Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi daerah.
“Kami akan meneruskan pembangunan infrastruktur yang sudah kita bangun dan akan fokus mengolaborasikan dan memanfaatkan apa yg sudah kita bangun selama ini,” ujar Basuki dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.
Infrastruktur memiliki peran dalam pengendalian inflasi, diantaranya menjamin pasokan pangan dan bahan pokok melalui pembangunan bendungan, jaringan irigasi dan rehabilitasi jaringan irigasi.
“Saat ini dari 61 bendungan, telah diresmikan oleh Presiden Jokowi sebanyak 38 bendungan di Indonesia. Dengan luas lahan pertanian irigasi baru pada tahun 2022 sudah tercapai sekitar 255.015 hektar, sedangkan untuk rehabilitasi jaringan irigasinya sudah 3,84 juta hektar. Tugas pemerintah daerah adalah untuk jaringan tersiernya, supaya produksi beras dapat lebih baik lagi,” kata Basuki.
Pembangunan infrastruktur juga berperan untuk menjamin kelancaran distribusi pangan dan bahan pokok melalui pembangunan jalan tol, dan pembangunan jalan non tol. Kemudian pengendalian banjir untuk kelancaran transportasi melalui pembangunan bendungan, pengendali banjir dan pengaman pantai, dan pembangunan jalan-jalan produksi.
“Distribusi juga mempengaruhi inflasi dan investasi. Hingga tahun 2022, sudah dibangun Jalan Tol baru/beroperasi sepanjang 1.850 km. Dan Insya Allah pada 2024 nanti, ditargetkan jalan tol tersambung sepanjang 2.697 km, sehingga total panjang jalan tol hingga 2024 mencapai 3.490 km,” ujar Basuki.
Pembangunan jalan-jalan produksi dilakukan untuk memudahkan petani dalam mengangkut komoditas melalui program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dengan pendekatan partisipasi masyarakat.
Program PISEW dilaksanakan untuk investasi ekonomi wilayah melalui pembangunan prasarana di kawasan-kawasan pedesaan. Selain itu, untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dan memerangi stunting, berbagai program dilaksanakan dalam rangka penyediaan dan peningkatan infrastruktur dengan pendekatan partisipasi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur. Mulai dari peningkatan rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS, penyediaan air bersih dan sanitasi.
"Setelah diperbaiki prasarananya, Kementerian Sosial akan datang dengan pemberdayaannya. Karena dengan program yang terkonsolidasi kita dapat memerangi stunting dan kemiskinan ekstrem,” kata Basuki.
Kemudian, terkait pembangunan prasarana pengendali banjir untuk kelancaran logistik, Kementerian PUPR telah menyelesaikan pembangunan 38 bendungan, dan 23 bendungan on going, serta membangun tanggul sungai/pintu air/pompa dan pengaman pantai antara tahun 2015-2022 sepanjang 1.983 km.
