Bengkulu (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta ada pembenahan koordinasi antar-lembaga, termasuk di Provinsi Bengkulu, agar dapat menurunkan prevalensi stunting.
Wapres Ma'ruf Amin adalah Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting. Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 mencatat kurang lebih 1 dari 4 balita Indonesia mengalami stunting.
"Kita terus verifikasi mana saja kabupaten yang ada kenaikan atau provinsi yang ada kenaikan dan penyebab-penyebabnya tadi misalnya pernikahan dini, itu akan terus dicari sebab-sebab (stunting)," ujar Wapres.
Dari penyebab-penyebab stunting tersebut, kata dia, pemerintah akan melakukan intervensi sesuai dengan masalah-masalah di daerah.
"Saya beberapa kali melakukan peninjauan untuk mendapat laporan-laporan dan kita sesuaikan dengan rencana aksi kita dalam rangka penurunan stunting," kata Wapres.
Gubernur Provinsi Bengkulu Rohidin Mersyah mengklaim prevalensi stunting di provinsi tersebut turun sebanyak empat persen dari 22 persen pada 2021 menjadi 18 persen pada 2022. Sedangkan prevalensi stunting di Kota Bengkulu mengalami penurunan sebesar 9,3 persen, dari 22,2 persen pada 2021 menjadi 12,9 persen pada 2022.
"Kita harapkan (prevalensi stunting) di Provinsi Bengkulu di bawah 10 persen pada 2024 tapi memang akan ada (daerah) yang di atas 14 persen pada 2024, sementara hitungan kita (prevalensi stunting) 14 persen (secara nasional) itu bisa dicapai dengan berbagai variasi dari provinsi-provinsi itu," kata Wapres.
Gubernur Bengkulu Rohidin mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan sinkronisasi data untuk memastikan data stunting masing-masing kabupaten dan kota berdasarkan "by name, by addres, by picture".
"Kedua kita cari masing-masing penyebab dominan stunting lalu kita turunkan perumusan penanganan stunting hulu hilir. Hulu intervensi adalah pernikahan dini sedangkan hilir intervensi untuk bayi dan anak stunting. Jadi kami koordinasi lintas sektoral, termasuk dengan TNI/Polri seperti program kunjungan ke dapur rumah tangga," kata Rohidin.
