Jambi (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi mencatat peningkatan kinerja konsumsi pemerintah telah membantu ekonomi Jambi pada triwulan II-2023 tumbuh sebesar 4,86 persen secara tahunan (yoy).
"Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah pada triwulan II 2023 yang paling besar tumbuhnya 13,94 persen (yoy)," kata Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudibyo di Jambi, Senin..
Ia menyebutkan peningkatan kinerja ini menunjukkan kekuatan pemerintah dalam mengeluarkan anggaran yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, apalagi dari sisi lapangan usaha, sektor administrasi pemerintah juga tumbuh 15,76 persen (yoy).
Dalam periode ini, perekonomian Jambi, berdasarkan kelompok pengeluaran, juga didukung oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto yang tumbuh 12,01 persen (yoy) serta konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,8 persen (yoy).
Sedangkan, menurut lapangan usaha, sektor yang memberikan kontribusi pada pertumbuhan di triwulan II-2023 adalah jasa perusahaan yang tumbuh 15,86 persen (yoy), jasa lainnya yang tumbuh 11,55 persen (yoy) dan jasa kesehatan yang tumbuh 10,66 persen (yoy).
Sebelumnya, Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Jambi mencatat realisasi belanja negara APBN di Jambi pada semester I-2023 mencapai Rp9,2 triliun atau sebesar 41,81 persen.
Realisasi belanja daerah APBD Provinsi Jambi selama semester I-2023 juga tercatat mencapai Rp4,7 triliun atau sebesar 23,83 persen dari total pagu. Selama ini, penyerapan anggaran dinilai sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi dan daya beli masyarakat.
Sementara itu, menurut lapangan usaha, sektor yang mengalami kontraksi pada triwulan II-2023 adalah sektor pertambangan yang tumbuh negatif 2,13 persen (yoy) dan industri yang terkontraksi 0,22 persen (yoy).
BPS mencatat fenomena turunnya kinerja pertambangan itu diakibatkan oleh melemahnya permintaan global serta kebijakan pembatasan pengiriman batu bara pada momen tertentu melalui jalur darat.
Dalam kesempatan terpisah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Jambi Hermanto sempat memproyeksikan sektor pertambangan akan tumbuh melambat pada triwulan II 2023.
Menurut dia, kebijakan larangan operasional tersebut membuat sebagian kecil pemegang izin usaha pertambangan (IUP) di Jambi hanya melakukan pengangkutan melalui sungai. Sehingga penghentian tersebut secara umum terdampak terhadap kinerja sektor pertambangan.