Jakarta (ANTARA) - Keberadaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas Blok Jabung di Jambi dinilai ikut memberikan kontribusi positif untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
Untuk itu, menurut dia, telah menjadi tugas pemerintah daerah untuk mengamankan kondisi di daerah, sehingga tercipta kegiatan usaha migas yang kondusif dan nyaman seperti di Jambi.
"Persepsi masyarakat terhadap dampak pengembangan migas di Jambi menunjukkan dampak positif terhadap pengembangan wilayah serta kondisi ekonomi masyarakat. Ini pencapaian yang tidak mudah dan kita berharap dapat terus ditingkatkan sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih besar lagi," ujar Rio.
Lebih jauh, dia mengatakan investasi di sektor industri migas, terlepas untuk memenuhi kebutuhan energi, berperan penting terhadap peningkatan pendapatan negara sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, dia menekankan, penting untuk menjaga iklim investasi di sektor migas. Salah satu upayanya yaitu dengan penguatan payung hukum melalui penyelesaian revisi UU Migas.
"Selain regulasi berupa UU migas baru yang sudah lama ditunggu-tunggu, keberpihakan dan dukungan pemerintah daerah serta lapisan masyarakat sangat penting bagi industri untuk mengembangkan bisnisnya," ujarnya.
LKA ESDA juga menyebutkan perkembangan kondisi politik nasional maupun penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada), tidak akan berdampak pada kegiatan usaha hulu migas di berbagai daerah, khususnya kontrak baru Blok Jabung hingga 2043 mendatang.
Di tempat terpisah, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya W Yudha mengatakan kalangan industri migas tidak perlu khawatir karena Indonesia sudah berpengalaman pada masa transisi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di daerah seperti saat ini.
Apalagi, kontrak usaha migas bersifat jangka panjang (long term) seperti wilayah kerja (WK) atau Blok Jabung dan blok migas yang dikelola KKKS lainnya, pastinya akan terus berjalan sesuai dengan rencana pengembangan operasi di lapangan migas masing-masing.
"Kontrak migas sifatnya long term, bukan kegiatan usaha dan investasi yang jangka pendek. Untuk itu, harus kita jaga bersama-sama, tidak hanya pusat tapi juga pemerintah daerah," ujar Satya.
Ke depan, Satya menegaskan, kebijakan energi nasional (KEN) harus tetap menjadi rujukan dalam jangka pendek dan panjang.
"Kami menginginkan di pileg maupun calon kepala daerah di pilkada, isunya tetap mengacu pada pada kebijakan energi nasional dan mendukung produksi migas kita. sebab keberadaan produksi minyak masih sangat penting harus terus kita jaga, di samping dekarbonisasi dan transisi energi terbarukan," ujar Satya.
