AHY: Penyerobotan lahan oleh mafia tantangan terbesar Kementerian ATR

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan kasus penyerobotan lahan oleh mafia menjadi tantangan terbesar bagi instansi yang sedang ia pimpin saat ini.

Hal itu disampaikan AHY usai berkunjung ke kediaman Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin di Jakarta, Sabtu petang, dalam rangka silaturahmi.

"Jadi di sinilah yang menjadi tantangan terbesar bagi Kementerian ATR bagaimana kami bisa secara utuh, tentu bukan juga terburu-buru, tetapi secara utuh melihat permasalahan sengketa, termasuk juga kasus yang disebabkan oleh mafia tanah yang merugikan rakyat," katanya melalui Sekretariat Wakil Presiden.

Isu terkait mafia tanah menjadi salah satu topik pembicaraan yang disampaikan Wapres Ma'ruf Amin kepada AHY, di samping isu lain terkait urusan pertanahan agraria dan tata ruang.

"Bahkan tadi saya catat secara langsung beberapa saat yang lalu ada warga yang melaporkan mengadu kepada bapak Wapres tentang tanah diserobot oleh orang lain, disebut oleh pengembang dan akhirnya nasibnya tidak menentu, kasihan  padahal ini rakyat kecil," katanya.

AHY mengatakan praktik penyerobotan lahan serta upaya melawan terhadap hukum perlu ditindak secara tegas, termasuk keberpihakan pemerintah kepada rakyat yang menjadi korban dari tindakan tersebut.

"Kalau ada rakyat berhadapan dengan mafia tanah, sudah pasti Kementerian ATR akan berpihak pada rakyat, akan membela rakyat kecil," katanya.

"Jangan sampai hak mereka diinjak, apalagi masyarakat rentan banyak juga, misalnya yang sudah pensiun itu yang rakyat kecil dipermainkan dan kita tidak akan membiarkan itu terjadi," kata AHY.

Dalam kesempatan itu, AHY juga meminta dukungan dari masyarakat agar tanggung jawab yang kini menjadi bagian dari "pekerjaan rumah" Kementerian ATR terhadap pelayanan publik bisa segera dituntaskan.

Hingga hari keempat menjabat sebagai Menteri ATR sejak dilantik pada Rabu (21/2), AHY telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga seperti Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Pertanian untuk bersinergi menyelesaikan proyek pemerintah.

"Jadi ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama untuk menuntaskan permasalahan di bidang pertanahan sekaligus juga kaitannya dengan pembangunan kementerian lainnya," katanya.