Adanya lahan pertanian beralih fungsi menjadi perkebunan diduga menjadi penyebab Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Jambi, mengalami kekurangan produksi beras hingga rata-rata 7.000 ton per tahun.
"Saat ini kita masih kekurangan padi atau beras sekitar 7.000 ton per tahun, Saya berharap kita bisa kembali menjadi lumbung padi ke depannya," kata Bupati Tanjabbar Anwar Sadat di Kuala Tungkal, Senin.
Bupati meminta kepada dinas terkait terus membina para petani padi agar tidak beralih fungsi lahan menjadi perkebunan atau yang lainnya.
"Pertahankan lahan pertanian yang sudah ada dan jaga agar tidak terjadi alih fungsi lahan, karena kebutuhan beras makin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk," ucapnya.
Anwar Sadat mengatasi kekurangan produksi beras dengan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang ada untuk dijadikan pertanian padi.
"Jangan sampai lahan kita diisi oleh petani dari luar yang memasok beras. Saya ingin petani lokal sejahtera. Saat ini, menanam padi adalah primadona dunia," tegasnya.
Mendorong para petani agar tetap bisa bertani dan menghasilkan padi sehingga kekurangan stok beras di Tanjabbar bisa terus berkurang pihaknya telah menyiapkan alat berat untuk difungsikan dalam penanggulan.
Mendorong para petani agar tetap bisa bertani dan menghasilkan padi sehingga kekurangan stok beras di Tanjabbar bisa terus berkurang pihaknya telah menyiapkan alat berat untuk difungsikan dalam penanggulan.
Alat berat tersebut berupa excavator amfibi yang saat ini sudah dioperasikan selain itu tambahan alat berat amfibi juga akan dilakukan melalui APBD 2025.
Alat berat itu juga nantinya bisa digunakan untuk perkebunan membuat tanggul masyarakat yang berkebun pinang, sawit, kelapa maupun yang lainnya.
Terkait harga pinang yang anjlok Anwar Sadat pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan kementerian perdagangan dan gubernur sebab komoditas pinang ini sangat tergantung dengan pasar internasional.
"Saya sudah beberapa kali bertemu dengan Gubernur Jambi bahkan langsung menemui Menteri Perdagangan RI untuk mendorong diadakannya negosiasi perdagangan internasional yang saat ini sedang diusahakan pemerintah pusat," kata dia.
