Pemkot Jambi upayakan angkutan publik terintegrasi guna kurangi kemacetan

Jambi (ANTARA) - Pemerintah Kota Jambi bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengupayakan kehadiran angkutan publik yang terintegrasi dengan wilayah sekitar guna mengurangi kemacetan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi Saleh Ridho di Jambi, Senin, mengatakan terjadi peningkatan jumlah kendaraan signifikan khususnya roda dua yang mana se-Provinsi Jambi jumlahnya mencapai hampir tiga juta unit.

"Tentunya hal ini harus segera diantisipasi, Pemkot Jambi melalui Forum Lalu Lintas membahas beberapa agenda penting yang salah satunya terkait dengan rencana angkutan publik yang akan direncanakan di 2025 kita luncurkan terintegrasi dengan aglomerasi dengan wilayah yang di sekeliling Kota Jambi yaitu Muaro Jambi," katanya.

Dia mengatakan gerak cepat menghadirkan angkutan publik ini dibutuhkan guna mewujudkan transportasi di Kota Jambi yang tertata.

"Akan melibatkan Muaro Jambi untuk sama-sama bagaimana transportasi di Kota Jambi ditata. Mumpung masih dalam tahap kota berkembang tentunya harus di tata," kata dia.

Dia menegaskan untuk mewujudkan tata kelola transportasi membutuhkan dukungan pemerintah provinsi dan pusat.

Sejauh ini, kata dia, angkutan umum se-Indonesia masih membutuhkan subsidi dari pemerintah. Pihaknya berkomitmen menganggarkan Rp3 miliar pada 2025 untuk angkutan publik tersebut.

"Dalam tahapan uji coba angkutan publik tersebut, bila dalam perhitungan ke depan kekurangan maka akan ditambah," katanya.

Saat ini, pihaknya masih menyusun skema angkutan yang cocok dan operator yang ingin berinvestasi dalam layanan ini. Terkait dengan pola angkutan, direncanakan menggunakan bus

"Karena masih dalam tahap diskusi sementara itu, angkutan menyambung ke daerah aglomerasi Muaro Jambi, sehingga bisa dimanfaatkan daerah pinggiran kota," katanya.

Sekretaris Daerah Kota Jambi A Ridwan mengatakan pihaknya telah membahas kompleksitas permasalahan transportasi yang tengah dihadapi Kota Jambi, terutama masalah kemacetan.

"Kemacetan ini perlu diatasi dengan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan membuat median jalan," katanya.

Ia menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi, bukan hanya dari pemerintah kota dalam mengatasi kemacetan.

Dalam evaluasi tata kelola lalu lintas tersebut, ia mencatat, beberapa aspek yang perlu diperhatikan, antara lain penambahan median jalan, angkutan keselamatan, penetapan ruas zona, dan perbaikan angkutan kota.