Jambi (ANTARA) - Pimpinan DPRD Provinsi Jambi M Hafiz Fattah bersama perwakilan mahasiswa menyerahkan langsung aspirasi masyarakat provinsi setempat kepada Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI.
Ketua DPRD Jambi bersama perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Masyarakat mendatangi BAM DPR RI, guna menyampaikan poin-poin tuntutan mereka dalam manifesto 17+8, demikian keterangan tertulis diterima, Selasa.
BAM merupakan badan baru yang dibentuk oleh DPR RI untuk secara khusus menerima segala aspirasi masyarakat.
Dalam pertemuan resmi itu secara khusus perwakilan aliansi ini meminta delapan anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Jambi untuk turut memberi atensi khusus dalam hal berdialog secara rutin dengan Aliansi Masyarakat, BEM, OKP, LSM dan lainnya.
Minimal dalam satu bulan, salah seorang Perwakilan DPR RI Dapil Jambi melakukan pertemuan atau berdialoq guna mendengar secara langsung keresahan masyarakat Provinsi Jambi.
Dalam pertemuan itu yang menjadi point RUU Agraria menjadi sorotan khusus dari perwakilan aliansi. Mereka sebutkan RUU Agraria tidak masuk di Proleknas namun harapan mereka jangan sampai kasus-kasus agraria yang terjadi di Provinsi Jambi luput dari penindakan.
Dalam pertemuan itu Ahmad Heryawan sebagai pimpinan BAM menyambut baik kehadiran para perwakilan aliansi dari Jambi, ia merespon yang di angkat baik permasalahan nasional maupun lokal di Jambi.
Sementara itu H Bakri selaku perwakilan DPR RI Dapil Jambi ikut merespon tuntutan perwakilan aliansi soal jalan batu bara, desa yang masuk dalam kawasan hutan, UMKM, transparansi informasi ke publik, kriminalisasi aktivis dan secara khusus ke depan di buatkan agenda khusus untuk berdialoq dengan Aliansi Masyarakat.
Terakhir Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fattah mengatakan siap menjadi fasilitasi seluruh aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan yang ada demi perbaikan dan kebersamaan ke depan.
