Jakarta (ANTARA) - Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera membuat hukum internasional yang mengatur soal Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (5/2) malam, menyebutkan Megawati menyampaikan hal itu dalam diskusi meja bundar Zayed Award for Human Fraternity Roundtable 2026 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), pada Kamis malam waktu setempat.
Ia meminta PBB melihat situasi ini secara serius dan segera merumuskan hukum internasional yang dapat mengatur cara kerja AI agar tidak merugikan umat manusia.
"Nah saya mengatakan di dalam diskusi kami itu ya seharusnya, menurut saya, PBB itu sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mesti melihat sikon (situasi dan kondisi) ini. Dengan demikian tentunya ada perlindungan melalui hukum internasional, di mana yang namanya AI itu tidak bisa bekerja seperti sekarang ini (tanpa regulasi ketat)," kata Megawati.
Megawati mengakui manfaat teknologi tersebut, namun dirinya juga menyuarakan kekhawatiran mendalam jika AI dibiarkan tanpa payung hukum yang melindungi kemanusiaan.
"Bagus, tetapi yang sangat dikhawatirkan kalau tidak ada sebuah perlindungan yang nyata, tentunya artinya itu harus melalui masalah hukum, maka takutnya itu malah bisa menjadi merusak," katanya menegaskan.
Megawati memberikan contoh konkret mengenai bahaya manipulasi digital, di mana teknologi kini mampu merekayasa visual dan suara seseorang (deepfake) dengan sangat mudah.
Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai siapa yang harus bertanggung jawab jika terjadi penyalahgunaan.
"Sebagai contoh, kan umpamanya siapa yang akan bertanggung jawab kalau ada sebuah... sekarang gampang sekali artificial kan? Jadi ternyata dipikir ada orang A itu yang berbicara padahal tidak," katanya menjelaskan.
Megawati mengaku bersyukur pandangannya tersebut mendapat respons positif dari para tokoh dunia yang hadir dalam forum Zayed Award. Ada kesepahaman bahwa meskipun teknologi adalah bagian tak terpisahkan dari masa depan dunia, pengaturannya tetap krusial.
"Dan tanggapan yang diterima itu saya merasa bersyukur bahwa ternyata mereka pun mengatakan seperti demikian. Karena tentu saja masalah teknologi ini, menurut banyak yang dari mereka mengatakan, bagaimana itu akan merupakan bagian dari masa depan kita, dan tentunya berarti masa depan dunia," kata Megawati.
Ia menekankan pentingnya pergerakan kolektif yang lebih masif untuk menjamin masa depan generasi penerus.
Menurut dia, desain masa depan dunia harus mulai dirancang secara serius sejak saat ini.
"Dan saya sangat merasa dan saya mengatakan bahwa seharusnya kita lebih baik, lebih banyak bergerak untuk masa depan anak-anak kita. Sudah mulai harus dirancang dari saat sekarang ini," ujar Megawati.
Selama berbincang dengan media, Ketua DPP PDIP yang juga putra Megawati, M Prananda Prabowo dan istrinya Nancy Prananda, menanti Megawati menyampaikan kesan dan harapannya atas inisiatif yang dilakukan Zayed Award. Begitu pula dengan Duta Besar RI untuk UEA Judha Nugraha, Dubes RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi, dan Ketua DPP PDIP bidang Luar Negeri Ahmad Basarah.
