PAD Kota Jambi dalam APBD hanya 12 persen

Jambi (ANTARA Jambi) - Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2012 ini hanya menyumbang sekitar 12 persen dari total Rp 900 milir APBD.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi, Ertati Ahmad, Selasa, kontribusi sebesar itu terbilang paling minim dibanding sektor pendapatan lain.

"Sumbangan PAD dalam pendapatan Kota Jambi bisa dikatakan paling minim selama ini. Tahun ini saja hanya mencapai 12 persen dari total Rp 900 miliar lebih APBD 2012 Kota Jambi," katanya.

Untuk itu, katanya, Pemerintah Kota Jambi akan mengenjot sumber utama Pendapatan Asli Daerah dari tiga sektor yang paling mungkin dimaksimalkan di daerah tersebut.

Pihaknya juga telah melakukan pengkajian intensif untuk mendongkrak pendapatan, diantaranya yang paling mungkin dari sektor parkir, jasa kebersihan dan pajak reklame.

"Berdasarkan kajian di Bappeda, sektor yang paling mungkin dimaksimalkan sebagai sumber pendapatan adalah parkir, jasa kebersihan dan pajak reklame," ujarnya.

Tiga sektor tersebut, katanya, masih memiliki peluang besar apabila kinerja sumber daya manusia di dalamnya dimaksimalkan.

"Kita tidak memasang target pendapatan, utamanya dalam sektor parkir, tapi kita optimis jika SDM dan kinerja di tiga dinas tersebut dimaksimalkan, maka pendapatan akan lebih besar dari sana. Kami sudah melakukan pengkajian yang terencana dan terukur, tidak abal-abal dan serta merta saja. Pokoknya sangat mungkin PAD bertambah dari tiga sektor tersebut," katanya.

Dari sektor pajak, ujar Ertati, ada sumber-sumber lain yang sangat mungkin dijadikan pemasukan yang selama ini justru terlupakan, seperti pajak rumah kos, katering dan pedagang kaki lima pecel lele.

"Kemarin ada wacana dari Kadispenda, mereka akan menarik pajak dari bisnis rumah kos dan usaha katering. Tapi sayang, belum lagi wacana itu digulirkan, massa sudah ribut akibat pemberitan yang tidak jelas. Pajak bagi rumah kos itu dengan kriteria, begitu juga dengan katering. Jadi tidak semuanya dikenakan pajak," katanya.

Namun Ertati optimis jika tiga sektor tersebut dapat direalisasikan dan berjalan dengan baik, maka pendapatan asli Kota Jambi akan terdongkrak.

Menurut dia, sebenarnya hal yang lumrah jika PAD Kota Jambi memberikan kontribusi yang minim dalam APBD selama ini, sebab Kota Jambi secara umum tidak memiliki industri baik perkebunan dan pertambangan.

"PAD kita hanya mengandalkan pajak dan restribusi dari usaha jasa dan perdagangan," katanya.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi, Reynold mengaku pendapatan dari reklame dan baliho yang terpajang di sepanjang jalan Kota Jambi masih belum maksimal.

Sejauh ini, masih banyak baliho yang masa aktifnya sudah habis namun masih terpajang, sehingga sangat merugikan pemeritah kota.

"Banyak baliho dan reklame yang sudah habis masa aktifnya masih terpajang, dan tidak diteribkan oleh SatpOl PP. Ini jelas menganggu dan merugikan sekali. Belum lagi banyaknya reklame liar yang memenuhi ruang-ruang kosong yang potensial bagi iklan komersil," katanya.

Diakuinya, koordinasi antara pihak penegak perda, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dengan dinasnya belum maksimal, sehingga banyak sumber-sumber pendapatan yang potensial belum ditertibkan.

Ketua Komisi B DPRD Kota Jambi, Junaidi Singarimbun, Selasa, menanggapi dengan baik rencana pemerintah kota tersebut.

"Jelas kami menanggapi dengan baik rencana pemkot itu, sebab pada dasarnya memang masih banyak sektor yang belum tergarap dengan maksimal. Mudah-mudahan dengan koordinasi yang baik antara dinas terkait, rencana tersebut dapat terealisasi," sebutnya.

Soal parkir, diakuinya, meski pendapatan dari sektor parkir dalam dua tahun sudah menunjukkan peningkatan signifikan, namun masih perlu digenjot lagi, sebab masih banyak kebocoran-kebocoran di lapangan yang membuat pendapaan menjadi tidak maksimal.

"Kami sudah koordinasikan hal ini dengan Kepala Parkir, kami minta di tahun-tahun mendatang tidak ada lagi istilah kebocoran, seperti karcis yang kadaluarsa, atau petugas parkir liar. Petugas parkir ke depan harus memiliki seragam resmi dan kartu identitas yang jelas," demikian Junaidi Singarimbun. (T.KR-NF)