.....Saham kita cuma Rp10 miliar. Kalau dulu Rp10 miliar itu 20 persen, sekarang dengan Rp200 miliar saham menjadi lima persen. Ditambah lagi dengan adanya penambahan mesin, secara tidak langsung memperpanjang waktu pelunasan.....Jambi (ANTARA Jambi) - Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Muklis akan meminta Direktur Utama BUMD Jabung Barat Sakti (JBS) untuk melakukan audit terhadap tata keuangan di PT Tanjung Jabung Power.
"Audit ini memang semestinya dari pihak independen. Tapi kita minta lakukan audit banding," katanya ketika dikonfirmasi, Selasa, terkait saham Pemkab setempat di PT Tanjung Jabung Power (TJP) yang belum pernah mendapatkan pembagian keuntungan usaha (deviden).
Muklis menyebutkan Pemkab Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) sedang mendorong perusahaan agar ke depannya bisa memberikan keuntungan.
Menurut dia, hal ini terjadi karena adanya akumulasi modal yang menyebabkan terjadinya perubahan saham pada perusahaan tersebut.
Perlu dihitung besar modal pertama, ditambah lagi ada pembelian mesin pembangkit baru. Saat itu, ada saran penambahan saham.
"Saran itu tidak kita turuti, lantaran tidak bisa sembarangan menambah saham. Mau menarik modal kita dari sana saja kita tidak berani," kata Sekda.
Saat ditanya, ia mengatakan, Muklis menyebutkan telah memerintahkan Asisten II dan juga sudah meminta Dirut BUMD untuk mengevaluasi kembali kerja sama dengan TJP itu.
"Masalahnya, Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) ini adalah bisnis. Jadi harus dikejar," katanya.
Saat ditanya soal adanya pengurangan modal yang telah ditanamkan, Muklis mengatakan, mengecilnya nilai saham dikarenakan bertambahnya modal menjadi Rp200 miliar.
"Saham kita cuma Rp10 miliar. Kalau dulu Rp10 miliar itu 20 persen, sekarang dengan Rp200 miliar saham menjadi lima persen. Ditambah lagi dengan adanya penambahan mesin, secara tidak langsung memperpanjang waktu pelunasan," katanya.
Saat ditanya apa tindakan Pemkab bila tahun depan deviden tidak juga didapat, ia mengatakan, hal ini perlu melihat ke depan lagi dan untuk itu perlu orang-orang teknis untuk melakukan penghitungan, setelah itu baru bisa mengambil sikap.
Pemkab Tanjabar memiliki 20 persen saham dari Rp25 miliar yang ditanamkan di PT TJB, namun sampai dengan detik ini belum pernah menikmati hasil dari perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan jasa penerangan itu, karena kondisinya selalu merugi.(Ant)
Pewarta: EdysonEditor : Edy Supriyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
