Mensos kunjungi orang rimba di TNBD Jambi

Jambi (ANTARA Jambi) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Jumat, mengunjungi pemukiman orang rimba di Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD), Kabupaten Sarolangun-Batanghari, Jambi.

Kunjungan Mensos terkait meninggalnya belasan orang rimba akibat kelaparan yang menimpa tiga kelompok orang rimba secara beruntun. Bahkan saat kunjungan Menteri anak-anak rimba juga masih banyak yang sakit.

Mensos yang tiba di Jambi terlebih dahulu melakukan diskusi tertutup dengan Gubernur Jambi beserta KKI WARSI serta dihadiri Danrem 042/ Garuda Putih, Kapolda Jambi, Wakil Gubernur Jambi serta pihak terkait.

Usai Diskusi Menteri langsung menuju tempat 'melangun' (berpindah) orang rimba Bukit Duabelas di Kabupaten Batanghari. Mensos di sambut tiga Temenggung orang rimba, yakni Temengung Marituha, Nyenong dan Ngamal.

Bahasa orang rimba yang cukup sulit membuat Menteri harus memerlukan translitator, beruntung personel-personel WARSI menguasai bahasa mereka. Sebelum diskusi dimulai, Menteri terlebih dahulu mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya 11 orang rimba dikelompok mereka.

Dalam diskusi itu Menteri Sosial mempersilakan satu persatu temenggung untuk menyampaikan keluhan yang dihadapi, seperti diketahui kelompok orang rimba di bawah tiga temenggung ini sedang mengalami krisis pangan akibat hutan tempat jelajahan mereka sudah berubah menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI).

Temenggung Nyenong, menyampaikan kesulitan mereka mendapatkan pangan, dan tidak mau dibangunkan rumah. Sedangkan temenggung Ngamal menyampaikan keluhan bahwa mereka butuh lahan perkebunan untuk menghidupi anak cucu mereka dan tidak butuh rumah.

Sementara temenggung Marituha meminta perusahaan Wahana Perintis yang memiliki lahan HTI untuk menyerahkan 114 hektare lahan yang dulunya merupakan tanah nenek moyang mereka. Dan selama ini mereka merasa sudah ditipu oleh perusahaan.

Mendengar keluhan itu, Menteri Sosial Khofifah langsung menanggapi dengan solusi. Krisis pangan yang dihadapi orang rimba memang harus diselesaikan dengan mereka berkebun.

Soal lahan HTI yang mereka klaim lahan nenek moyang mereka, Khofifah berjanji akan mengupayakannya. Bahkan dirinya mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Pertama saya mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya atas meninggalnya orang rimba di kelompok bapak-bapak. Dan soal 114 hektare lahan untuk orang rimba itu saya sudah telepon Menteri Kehutanan, saya sudah dapat jaminan dari Menteri Kehutanan bahwa itu bisa diserahkan untuk orang rimba," kata Khofifah.

Jika nanti lahan itu sudah diterima, Khofifah meminta agar orang rimba mengolah lahan itu untuk bercocok tanam, tujuannya agar mereka bisa mendapatkan makanan layak.

"Tapi jika nanti disyahkan, salah satu temenggung harus ada yang menandatangani perjanjian penyerahan HTI itu ya, perjanjian itu supaya kita bisa mendapatkan lahan untuk bercocok tanam," ujar Menteri.

Selain lahan, Khofifah juga menawarkan anak-anak orang rimba untuk sekolah, orang rimba diberi pilihan disekolahkan di luar dengan beasiswa atau ada sekolah di hutan. Tapi sepertinya orang rimba lebih memilih agar anak-anak mereka bersekolah tapi tetap di dalam hutan, pasalnya dari dulu mereka memang tidak mengizinkan anak-anak mereka untuk keluar dari hutan.

Tidak hanya itu, Khofifah juga menawarkan pembentukan Desa Adat, tujuannya agar mereka mendapatkan legalitas kependudukan. Namun tradisi 'melangun' mereka tetap ada dan tanpa harus membangun rumah.

Mendengar itu, salah satu Menti (wakil temenggung) mengucapkan terima kasih atas tawaran yang diberikan, namun semua itu haruslah dirembuk dengan temenggung-temenggung dan orang-orang rimba.

"Nanti setelah dirembuk dengan warga-warga, tolong disampaikan kepada penghubung, WARSI atau siapa. Ini juga masih lama, undang-undang adatnya masih diproses," kata Khofifah.(Ant)