Presiden Jokowi-Muhaimin bahas RUU Pemilu

Jakarta (ANTARA Jambi) - Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar membahas berbagai masalah politik termasuk pembahasan RUU Pemilu di DPR.

"Ada tiga hal penting pertama terkait dengan dimulainya pembahasan RUU Pemilu, terkait perkuatan sistem pemerintahan presidensiil, masalah komunikasi politik dengan partai pendukung yang akan dintensifkan lagi," kata Presiden Jokowi usai pertemuan di Istana Merdeka Jakarta, Selasa siang.

Pertemuan tersebut berlangsung mulai sekitar pukul 12.55 WIB dan berakhir sekitar pukul 14.10 WIB.

Mengenai komunikasi politik, Presiden mengatakan dirinya sudah sering bertemu dengan tokoh-tokoh politik dan akan terus ditingkatkan.

"Ini akan diseringkan lagi semua berkesinambungan untuk membahas berbagai masalah," katanya.

Ia menyebutkan peningkatan komunikasi politik itu bisa saja dengan peningkatan frekuensi pertemuan. "Biasanya seminggu tiga kali, ditingkatkan jadi empat kali," katanya.

Presiden menyebutkan masukan dari semua pihak dicatat termasuk dari partai tanpa memandang partai itu besar atau kecil jumlah kursinya di DPR.

"Semua dicatat, pelaksananya nanti ada kalkulasinya, tidak ada yang tidak dicatat," kata Presiden.

Sementara itu Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin menyebutkan dirinya menyampaikan beberapa hal dalam pertemuan itu termasuk adanya pertemuan alim ulama yang membahas konstitusi termasuk untuk mendorong adanya sistem politik yang lebih dewasa.

"Salah satunya adalah perlunya mempertegas sistem presidensiil agar kita tidak menjadi terlalu parlementer," katanya.

Ia mencontohkan Kepala BIN dan duta besar apakah memang perlu dengan keterlibatan DPR.

Terkait RUU Pemilu, ia mengatakan perlu dasar hukum yang lebih kuat agar Pemilu 2019 lebih transparan, demokratis dan lebih baik.

"Kebetulan ketua pansusnya dari PKB, diupayakan bagaimana agar pembahasan lancar, semua parpol puas dengan hasilnya," kata Cak Imin.

Ia menyatakan pertemuan dengan Presiden Jokowi juga membahas mengenai dukungan partai pendukung pemerintah termasuk PKB untuk menyukseskan program-program pemerintah.

"Ini agar kondisi perekonomian meningkat dan lebih maju dibandingkan sebelumnya," katanya.

Sementara itu mengenai rencana kegiatan pada 2 Desember 2016, Cak Imin mengatakan, menyampaikan aspirasi tidak harus selalu melalui jalur demonstrasi.

"Bisa melalui DPR, atau melalui kami," katanya.

Ia menilai tidak perlu lagi ada demonstrasi pada 2 Desember 2016 karena pesan demo tanggal 4 November 2016 sudah ditangkap pemerintah. "Kalau demo harus dipertimbangkan lagi, salurkan saja melalui jalur demokrasi," kata Muhaimin Iskandar.