Jakarta, Antaranews Jambi - Wali Kota Jambi H Syarif Fasha ditunjuk menjadi perwakilan para Wali Kota dalam pertemuan dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Bogor, Senin (23/7).
Pertemuan yang diadakan di Istana Bogor itu, berlangsung penuh dengan keakraban. Kepala Negara turut dalam diskusi secara langsung dan menyapa perorangan sambil menikmati sajian ringan yang telah disediakan.
Usai pertemuan dengan Presiden, Wali Kota Jambi itu ditunjuk sebagai perwakilan para Wali Kota dalam pertemuan tersebut mengatakan, diskusi berlangsung sangat komunikatif. Selain mendengarkan satu persatu permasalahan di daerah, Kepala Negara juga banyak memberikan arahan guna percepatan pembangunan di daerah.
"Presiden menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah-masalah negara dan bangsa yang harus dikelola bersama mulai dari tingkat pusat hingga daerah," ujar Fasha.
Kata Fasha, dalam diskusi itu, Presiden juga mendengar dan berdialog langsung, dengan tujuan agar Presiden dapat mengetahui persoalan konkrit yang terjadi di daerah, baik permasalahan daerah sendiri maupun nasional yang ada di daerah.
"Dalam dialog itu, kami tadi menyampaikan permasalahan nasional yang berada di daerah masing-masing. Setidaknya ada delapan point permasalahan yang dibahas tadi," katanya.
Diantaranya kewenangan penanganan jalan dan saluran air nasional, dimana para Wali Kota berharap dana pemeliharaannya di serahkan ke pemerintah kota. Hal ini dilakukan agar penanganan jalan nasional itu bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Selain itu juga turut dibahas terkait dengan perlunya penambahan kuota PNS guna mengantisipasi pensiunan serta persoalan pengangkatan K2 yang saat ini di daerah masih tersisa.
Para Wali Kota juga mengusulkan bantuan Dana Kelurahan seperti halnya yang telah dilakukan dengan Dana Desa.
"Kami juga menyampaikan permohonan agar kelurahan juga diberi dana seperti Dana Desa. Karena persoalan di kota justru lebih kompleks dibanding pedesaan, diharapkan dengan adanya Dana Kelurahan akan sangat membantu mengatasi problematika perkotaan," kata Fasha.
Sementara terkait dengan belum efektifnya implementasi nota kesepahaman (MoU) antara Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung dan Kapolri terkait kerjasama Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH), para Wali Kota minta Presiden dapat mendorong hal itu agar terimplemensi segera hingga ke daerah.
Selain berharap agar kerjasama badan usaha milik pemerintah juga dilakukan hingga ke tingkat Kota, Fasha mengatakan, para Wali Kota juga minta bantuan presiden yang telah dicanangkan dalam rangka percepatan pembangunan di daerah sebesar 100 milyar rupiah per kota agar juga dibuatkan Kepres-nya.
Sementara itu terkait dengan Amdal lalu lintas jalan nasional yang harus mendapat persetujuan Kementerian Perhubungan diusulkan agar diserahkan kepada daerah, selain memangkas birokrasi, secara teknis instansi di daerah juga lebih memiliki kompeten terhadap wilayahnya.
"Kami mengusulkan agar dilakukan pemangkasan birokrasi. Karena proses sederhana itu harusnya cukup dilakukan oleh instansi didaerah karena secara teknis lebih memahami kondisi wilayahnya, maka tidak perlu harus diajukan lagi ke pusat, karena biasanya memakan waktu yang cukup lama sehingga menimbulkan kegelisahan para investor.
Usulan ini kami ajukan karena memang hal itu selaras dengan arahan bapak Presiden terkait pelayanan kemudahan investasi," terang Fasha.
Sebelumnya para wali kota yang mengikuti pertemuan tahap pertama tersebut berfoto bersama dengan Presiden di tangga teras depan Istana Bogor sebelum masuk ke tempat pertemuan di ruang Garuda.
Pertemuan dengan 98 wali kota dari seluruh Indonesia itu dilakukan dalam tiga tahap, yang diawali pertemuan dengan 33 wali kota yang berlangsung pada pukul 09.00 WIB. Selanjutnya pertemuan dengan Presiden dilanjutkan hingga petang hari pada sesi 2 dan 3.***
