Jakarta (Antaranews Jambi) - PKS mempertimbangkan opsi abstain dalam Pemilu Presiden 2019, apabila koalisi partai politik pengusung Prabowo Subianto tidak memilih kader PKS sebagai calon wakil presiden.
"Itu salah satu opsi yang mungkin diambil kalau memang situasinya tidak memungkinkan," kata Direktur Pencapresan DPP PKS, Suhud Aliyuddin, di Jakarta, Rabu.
Dia memastikan keputusan PKS abstain atau tidak, tergantung dari pembahasan DPP PKS dan Majelis Syuro PKS.
Menurut dia, PKS masih menunggu keputusan Prabowo menentukan calon wakil presidennya karena bisa saja nama yang diambil di luar sembilan nama yang diajukan PKS.
"Ketika nama lain yang keluar, kami akan membawa kembali ke DPP PKS dan Majelis Syuro PKS, apakah itu diterima atau tidak itu tergantung pembahasan. Posisi kami menunggu apa keputusan Prabowo, mungkin koalisi bisa tetap berjalan, jika tidak ya mungkin ada pembicaraan," ujarnya.
Suhud tidak setuju apabila dikatakan pembahasan nama cawapres di koalisi Prabowo berhenti atau "mentok" karena saat ini belum ada kesamaan sikap dan pandangan serta masih dalam proses pembahasan.
Dia mengatakan pertemuan antara Partai Gerindra, PKS, dan PAN pada Selasa (31/7) malam yang melibatkan unsur ulama, masih membicarakan penyamaan visi-misi terkait dengan kondisi yang ada dan simulasi siapa yang kira-kira akan dimajukan.
"Jadi memang belum sampai pada kesimpulan siapa yang didorong. Belum ada kesepakatan," ujarnya.
Menurut dia, rekomendasi ijtima ulama itu usulan tambahan dan bagian yang diperjuangkan PKS di koalisi.
"Itu salah satu opsi yang mungkin diambil kalau memang situasinya tidak memungkinkan," kata Direktur Pencapresan DPP PKS, Suhud Aliyuddin, di Jakarta, Rabu.
Dia memastikan keputusan PKS abstain atau tidak, tergantung dari pembahasan DPP PKS dan Majelis Syuro PKS.
Menurut dia, PKS masih menunggu keputusan Prabowo menentukan calon wakil presidennya karena bisa saja nama yang diambil di luar sembilan nama yang diajukan PKS.
"Ketika nama lain yang keluar, kami akan membawa kembali ke DPP PKS dan Majelis Syuro PKS, apakah itu diterima atau tidak itu tergantung pembahasan. Posisi kami menunggu apa keputusan Prabowo, mungkin koalisi bisa tetap berjalan, jika tidak ya mungkin ada pembicaraan," ujarnya.
Suhud tidak setuju apabila dikatakan pembahasan nama cawapres di koalisi Prabowo berhenti atau "mentok" karena saat ini belum ada kesamaan sikap dan pandangan serta masih dalam proses pembahasan.
Dia mengatakan pertemuan antara Partai Gerindra, PKS, dan PAN pada Selasa (31/7) malam yang melibatkan unsur ulama, masih membicarakan penyamaan visi-misi terkait dengan kondisi yang ada dan simulasi siapa yang kira-kira akan dimajukan.
"Jadi memang belum sampai pada kesimpulan siapa yang didorong. Belum ada kesepakatan," ujarnya.
Menurut dia, rekomendasi ijtima ulama itu usulan tambahan dan bagian yang diperjuangkan PKS di koalisi.
