Jambi (ANTARA) - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jambi menyasar masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan BUMDesa dan koperasi agar akses keuangan daerah kepada masyarakat desa semakin luas dan masyarakat desa semakin mengetahui dan lebih mudah dalam memperoleh akses keuangan.
Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, M Dianto saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2019, di salah satu hotel di Jambi, Selasa (30/4).
Sekda berharap agar perluasan akses keuangan bisa secara signifikan menghindarkan masyarakat, khususnya masyarakat desa dari rentenir, karena akan lebih memberatkan bagi masyarakat jika meminjam uang dari rentenir.
Guna mendukung efektivitas perluasan akses keuangan sampai ke masyarakat pedesaan, Sekda mengharapkan supaya Agen Laku Pandai yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihak terkait, bisa berperan lebih aktif dan lebih baik lagi.
Meskipun gaung Agen Laku Pandai masih kurang, namun Sekda berharap agar Agen Laku Pandai semakin intens lagi dalam menyosialisasikan dan memberikan pemahaman akses keuangan daerah kepada masyarakat.
Sekda mengharapkan supaya peran lembaga keuangan di pedesaan dapat lebih dioptimalkan lagi, sebagai jawaban atas masih terbatasnya jumlah lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, yang melayani masyarakat pedesaan.
Sebab untuk menghadirkan lembaga perbankan di pedesaan membutuhkan biaya operasional yang cukup tinggi, terutama untuk pembayaran gaji pegawai serta operasional lainnya, sedangkan jumlah nasabah di pedesaan sedikit dan kegiatan transaksinya pun terbatas.
"Dengan demikian, hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan jumlah biaya operasional. Fakta di lapangan, masih ditemukan praktek peminjaman uang dengan sistem rente, yang sangat memberatkan para pelaku ekonomi kecil di pedesaan," kata Sekda menjelaskan.
"Kita harus memanfaatkan sekaligus memberdayakan lembaga ekonomi yang ada di pedesaan, seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan koperasi di pedesaan, tidak hanya sebagai perpanjangan tangan perbankan, melainkan juga sebagai motor penggerak bagi para petani dan pelaku usaha kecil di pedesaan," katanya lagi.
Sekda menjelaskan, pertumbuhan jasa keuangan di Provinsi Jambi cukup pesat, namun belum diikuti oleh akses yang memadai dari masyarakat kepada layanan jasa keuangan yang berkualitas.
Hal itu tercermin dari hasil Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLK) oleh OJK, dimana pada tahun 2016 Indeks Literasi Keuangan Provinsi Jambi 26,91 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari setiap 100 orang penduduk Provinsi Jambi, hanya 26 orang yang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga keuangan dan produk jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk jasa keuangan.
"Sedangkan untuk Indeks Inklusi Keuangan tercatat sebesar 66,91 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari 100 orang yang memiliki akses terhadap jasa keuangan, baru 66 orang yang telah memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan. Sementara untuk Produk Jasa Keuangan Syariah, Indeks Literasi Keuangan Provinsi Jambi baru mencapai 12,73 persen dan Indeks Inklusi Keuangan baru mencapai 7,27 persen," kata Sekda.
Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jambi Muktamar Hamdi, selaku ketua penyelenggara mengatakan, TPAKD merupakan forum koordinasi stakeholder terkait. Dan rakor yang diselenggarakan bertujuan untuk mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dan mencari terobosan untuk meningkatkan akses keuangan
Muktamar Hamdi mengatakan, dalam rapat koordinasi ini diagendakan pertemuan khusus untuk BUMDesa.
Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Perwakilan OJK Provinsi Jambi Endang Nuryadin, perwakilan dari BI Provinsi Jambi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Agus Sunaryo, para perwakilan dari Bakeuda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Bagian Perekonomian kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.***
