Muhammadiyah: Jangan larang peredaran minyak goreng curah

Pedagang mengemas minyak goreng curah dalam kemasan plasitk di pasar tradisional Masomba Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (25/2). Pemerintah memastikan implementasi dari Peraturan Menteri Perdagangan No.80/2014 mulai berlaku per 27 Maret 2016 yang mengatur tentang minyak goreng wajib kemasan ber-Standar Nasional Indonesia (SNI) dan melarang peredaran dan perdagangan minyak goreng curah. (ANTARA FOTO/Basri Marzuki)

......Kebijakan ini jelas-jelas akan sangat menguntungkan usaha-usaha besar......

Jakarta (ANTARA) - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas mengimbau agar pemerintah tidak melarang peredaran minyak curah karena dapat merugikan pengusaha skala kecil.

"Kebijakan ini jelas-jelas akan sangat menguntungkan usaha-usaha besar yang ada dan sebaliknya tidak mustahil akan menjadi bencana dan malapetaka bagi pengusaha dan rakyat kecil," kata Anwar kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan hampir 50 persen dari kebutuhan minyak goreng dalam negeri dikonsumsi dalam bentuk curah yang diproduksi usaha mikro dan kecil.

Baca juga: Mendag sebut Januari 2020, Indonesia bebas minyak goreng curah

Menurut Sekjen Majelis Ulama Indonesia itu, kebijakan pelarangan peredaran minyak goreng yang berlaku per awal tahun 2020 itu nampak bagus karena untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Hanya saja, kata dia, perlu dipertimbangkan dampak kebijakan terhadap usaha mikro-kecil akan tiarap dan gulung tikar sehingga akan banyak hilang mata pencaharian serta menciptakan pengangguran.

Anwar mengatakan pemerintah harus bisa menginventarisir secara cermat produsen-produsen minyak curah yang jumlahnya sangat banyak tersebut. Kemudian mereka diberi bimbingan dan pelatihan agar kualitas produksi mereka bisa meningkat dan dapat memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah.

"Sehingga usaha mereka tetap bisa jalan dan kesejahteraan mereka tetap dapat terus terjaga dan ditingkatkan," kata dia.

Baca juga: Kemendag percepat peralihan minyak goreng curah ke kemasan