Jakarta (ANTARA) - Kelompok kongres luar biasa (KLB) pimpinan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko tetap bersyukur walaupun Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan uji materiil (JR) kelompoknya terhadap AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres Kelima pada 2020.
“Hal tersebut tentu saja akan menimbulkan persoalan baru bagi kami,” kata dia melalui pesan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa.
Rahmad menyampaikan pihak KLB menghormati keputusan Mahkamah Agung karena para hakim dianggap memiliki dasar dan pertimbangan hukum menolak uji tersebut.
“Pilihan Mahkamah Agung itu kami hargai dan hormati,” kata Juru Bicara KLB.
Baca juga: Jubir Demokrat yakin MA tolak gugatan uji materiil pihak KLB
Dalam kesempatan yang sama, ia juga memberi dukungan moral kepada kelompoknya yang mengajukan permohonan JR ke MA.
“Kami bersyukur terhadap putusan Mahkamah Agung ini karena dengan ditolaknya judicial review (uji materiil, Red.) AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020, maka gugatan kami KLB Deli Serdang Nomor 150 si PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara, Red.) Jakarta semakin kuat,” terang Rahmad.
Pihak KLB menggugat surat keputusan Menkumham RI yang mengesahkan AD/ART Partai Demokrat 2020 dan menuntut Menkumham mengesahkan AD/ART versi KLB yang ditetapkan pada tahun ini.
“Dengan penolakan MA tersebut, maka gugatan kami di TUN 150 (nomor perkara pihak KLB, Red) menjadi makin kuat dan peluang kubu AHY melakukan perbaikan AD/ARG menjadi tertutup,” sebut Rahmad.
Baca juga: Partai Demokrat bantu Kemenkumham hadapi uji materiil AD/ART di MA
Dalam siaran berbeda, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra di Jakarta, Selasa, menyampaikan pihaknya belum dapat memberi tanggapan atau keterangan resmi terkait putusan MA.
Walaupun demikian, Herzaky mengumumkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat akan menyampaikan keterangan resmi di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Rabu (10/11).
Mahkamah Agung pada Selasa (9/11) menolak permohonan uji materiil terhadap AD/ART Partai Demokrat.
Penolakan itu diputus dan diumumkan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Ketua Supandi bersama dua hakim anggota, yaitu Is Sudaryono dan Yodi Martono Wahyunadi.
Baca juga: Demokrat yakin MA profesional uji materiil SK pengesahan partai
