Jambi (ANTARA) - Pemerintah Kota Jambi kembali menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. Bertempat di BW Luxury Hotel, Rabu (23/3).
Musrenbang kali ini mengusung tema besar 'Pemantapan Pelayanan Publik selaras dengan peningkatan Perdagangan dan Jasa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekonomi kreatif, inklusif dan berkelanjutan'.
Hajatan tahunan perencanaan pembangunan di Kota Jambi itu selalu diwarnai dengan suasana dan inovasi baru. Mengusung konsep entertain, Musrenbang kali ini akan dipimpin secara langsung oleh Wali Kota Jambi Syarif Fasha dan dalam perjalanannya, akan banyak diwarnai dengan dialog interaktif bersama masyarakat serta stakeholder yang terkait dalam perencanaan pembangunan di Kota Jambi.
Kepala Bappeda Kota Jambi Suhendri mengatakan, seperti Musrenbang pada umumnya, Kepala Daerah menyampaikan rencana kerja secara lengkap dan komprehensif kepada masyarakat, karena banyak perencanaan di daerah lain yang terputus saluran komunikasinya, sehingga masyarakat dan stakeholder tidak mengetahui secara detail perencanaan di daerahnya.
"Penetapan program prioritas, tetap akan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkesinambungan dan berkelanjutan," jelas Suhendri.
Dia mengatakan, Musrenbang ini pada awalnya sudah dilakukan lebih dahulu dimulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan, hingga tingkat Kota Jambi. Sehingga, pelaksanaan Musrenbang tingkat kota, hanya tinggal pemantapan program yang telah diusulkan sebelumnya.
"Jadi mulai dari prosesnya, outputnya, maupun pelaksanaanya selalu terintegrasi. Jadi Musrenbang ini bukan sesuatu yang hanya seremonial belaka," katanya.
Dari hasil musrenbang melalui aplikasi e-Planning yang selama ini telah diterapkan di Kota Jambi, diterima sebanyak 3.124 usulan. Usulan tersebut telah mendapatkan "like" atau dukungan terbanyak langsung dari masyarakat, baik yang memberikan masukan, usulan kegiatan, maupun yang merespon usulan.
"Dari hasil evaluasi kami, partisipasi masyarakat melalui sistem e-Planning, terus meningkat setiap tahunnya dari sejak awal pertama kali dirilis," jelasnya.
Selain usulan tersebut, juga ada usulan nonfisik yang diterima. Contohnya seperti gaji guru Tahfidz, honor pemandi jenazah, petugas syara', dan lain sebagainya. Sementara untuk Pokok Pikiran (Pokir) dewan dari hasil reses ada sebanyak 606 usulan.
"Jadi total usulan secara keseluruhan hampir sekitar 5.000 usulan. Belum lagi top down, usulan OPD, dan lainnya," katanya.
Suhendri mengatakan, aturan main dari sistem perencanaan elektronik (e-Planning) ini, akan menumbuhkan rasa demokrasi dan interaksi antar masyarakat. Dimana, warga Kota Jambi yang sudah memiliki e-KTP dapat mengusulkan program pembangunan.
"Dari usulan itu, nanti program yang like nya terbanyak itu lah yang jadi prioritas. Selain itu juga ditambahkan indikator lain seperti jumlah KK, aksesibilitas terhadap fasilitas umum dan kualitas infrastruktur di wilayah tersebut. Dengan adanya aplikasi ini, pemerintah dapat menghitung kebutuhan anggaran secara total," ujarnya.
Ditambahkan Suhendri, dari total usulan yang ada, diperkirakan hanya beberapa usulan prioritas yang akan mendapatkan porsi teratas, untuk dilanjutkan ke tahapan pembangunan pada Tahun 2023. Mengingat ketersediaan anggaran pada APBD tahun 2023 yang diperkirakan mengalami penurunan dibandingkan tahun ini.
Menurut Suhendri tema yang diangkat tahun ini merupakan kolaborasi dari rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana kerja pemerintah (RKP) Kota Jambi. Pada Musrenbang kali ini, akan dihadiri oleh unsur Forkompinda, Para OPD dilingkung pemerintah Kota Jambi, Camat, Lurah dan Forum RT.
Pemerintah Kota Jambi sendiri pada tahun 2023 akan memasang target optimis untuk pertumbuhan ekonomi Kota Jambi sebesar 5,25%. Angka tersebut akan menjadi target realistis bagi pertumbuhan ekonomi inklusif di Kota Jambi, mengingat berbagai indikator pendukung dan sektor ekonomi mulai bergairah tumbuh bangkit di Kota Jambi, pasca deraan Covid-19 selama 2 tahun terakhir. Penyusunan RKPD tahun 2023, tidak terlepas dari rencana pelaksanaan pembangunan tahun 2022.
Kota Jambi sebagai Ibukota Provinsi Jambi, dengan jumlah penduduk 620.868 jiwa di tahun 2021, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,74 persen dan penduduk usia produktif (15-64) tahun sebesar 69,409 persen, memiliki dinamika pembangunan yang berbeda dibanding daerah lain. Target inflasi dipatok sebesar 3,5 hingga 5,0 persen. Kemudian, tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan menurun di angka 9,6 persen, serta angka kemiskinan diproyeksikan akan turun menjadi 8,9 persen. Kota Jambi dibawah duet kepemimpinan Fasha-Maulana juga akan mentargetkan PAD Pemkot Jambi tahun 2023 meningkat 9 persen dari tahun 2022. Selain itu, realisasi investasi ditargetkan mencapai Rp. 523,37 miliar.
Kota Jambi juga akan menetapkan delapan fokus pembangunan tahun 2023. Diantaranya fokus pada target-target daerah, kebijakan strategis provinsi dan nasional, TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)/MDG's, pencapaian SPM termasuk memperhatikan upaya pencegahan dan penanganan Covid-19. Pemkot Jambi juga akan tetap fokus pada upaya pemulihan ekonomi masyarakat guna mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong pembangunan, memperkuat kreativitas, inovasi, pemanfaatan teknologi dan informasi dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat serta perwujudan Kota Pintar. Selain itu Pemkot Jambi juga akan menjaga kondusifitas lingkungan, toleransi dan mengantisipasi gangguan trantibum dengan memperkuat koordinasi dan sinergitas antar stakeholder dan elemen masyarakat. Kepemimpinan Fasha-Maulana tahun 2023 juga akan meningkatkan konektivitas, sinergitas dan kerjasama dalam mengoptimalkan capaian pembangunan.
