Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, Anwar Sadat: Semua harus saling bekerjasama

Kuala Tungkal, Jambi (ANTARA) - Bupati Tanjungjabung Barat (Tanjabbar) Drs. H. Anwar Sadat, M.Ag mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang di buka langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian. Selasa (24/01/23).

"Dalam pengendalian inflasi ini kita harus saling bekerja sama dan berkoordinasi baik OPD, kecamatan, dan desa agar inflasi di Kabupaten kita tidak terjadi lonjakan yang signifikan," katanya.

Bupati menyebutkan pengendalian inflasi di kabupaten Tanjungjabung Barat yaitu dengan memperhatikan pangan dan pertanian terkhusus beras, telur, cabai, minyak, dan sebagainya agar inflasi dapat dikendalikan dengan baik.

"Kebutuhan pokok menjadi prioritas kita dalam pengendalian inflasi. Makanya semuanya harus bersama sama." tandasnya.

Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian dalam sambutannya mengaku bersyukur dikarenakan pertumbuhan ekonomi masih cukup baik diatas 5% tepatnya 5,72% di tahun 2022. Itu sudah cukup bagus dibandingkan dengan pertumbuhan negara-negara lain jauh dibawah 5%.

"Dari segi inflasi kita masih terkendali yaitu 5,51% di akhir tahun 2022 dari bulan September 5,95%, bulan Oktober 5,70%, dan bulan November 5,40%. Kita belum mengetahui angka inflasi di bulan Januari 2023, tetapi di awal bulan Februari nanti BPS akan mengadakan survei," ucapnya.

Lebih lanjut, Tito sampaikan bahwa agar angka survei terhadap angka inflasi secara nasional bisa ditambah tidak hanya terhadap 100 kota saja tetapi juga terdapat kabupaten-kabupaten yang ibu kotanya menjadi kota karena walaupun 100 kota tersebut cukup representatif mewakili nasional tapi tidak bisa melihat peta yang akurat untuk tingkat provinsi.

"Pengendalian inflasi ini perlu kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan cara melakukan intervensi-intervensi. Diantaranya yang kita laksanakan seperti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, melakukan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan BTT, serta dukungan transportasi dari APBD," tambahnya