Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo meminta seluruh pemerintah daerah untuk memaksimalkan pemberian skrining kesehatan pada calon ibu di wilayahnya masing-masing agar bayi yang dilahirkan tidak mengalami stunting.
Saat memberikan arahannya dalam Temu Kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Banyuasin, Sumatera Selatan pada Senin (3/7), Hasto mencontohkan kabupaten dengan jumlah penduduk 100 ribu jiwa, paling banyak akan ada ibu hamil sekitar dua ribu orang. Dimana rata-rata dalam waktu sehari, akan lahir sekitar enam bayi dan apabila di rata-rata yang akan menikah jumlahnya separuh yakni tiga calon pengantin.
“Kalau saya menjadi bupati di daerah tersebut, saya tidak akan pulang kantor sebelum tahu bagaimana kondisi bayi yang lahir tadi. Berat dan panjang badan. Kemudian yang akan menikah tadi harus tahu berapa yang anemia. mereka yang terindikasi (anemia) berisiko melahirkan bayi stunting harus segera didampingi Tim Pendamping Keluarga (TPK),” katanya.
Guna menyampaikan pentingnya skrining sebagai upaya pencegahan stunting, BKKBN bersama Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga terkait terus berupaya melakukan pembinaan, memotivasi, dan menggerakkan tim ini agar selalu konsisten dan berkesinambungan dalam melakukan upaya-upaya penurunan stunting sesuai dengan peranannya masing-masing.
Kemudian BKKBN menggerakkan TPPS yang memiliki tugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di wilayahnya. TPPS sendiri terdiri dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menambahkan dirinya telah belajar banyak tentang cara-cara untuk mencegah stunting, yang salah satunya dilakukan melalui pemberian tablet tambah darah untuk dibagikan pada remaja putri lewat Dinas Pendidikan setempat di sekolah guna menggiatkan skrining anemia pada remaja.
Jajarannya juga sudah melakukan berbagai upaya pengentasan stunting seperti memperkuat basis data dari kecamatan hingga kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi juga sudah bermitra dengan berbagai sektor, Kantor Perwakilan BKKBN hingga BPKP untuk bisa mengaudit tidak hanya keuangan namun juga kinerja.
Kemudian juga menghidupkan kembali posyandu sebagai garda terdepan serta memanfaatkan tenaga Kesehatan yang berada di desa-desa.
Sementara Bupati Banyuasin Askolani mengatakan untuk memaksimalkan upaya penurunan stunting, Pemerintah Banyuasin mengambil langkah memperluas edukasi terkait stunting agar masyarakat memahami secara langsung pentingnya memenuhi gizi sejak masa kehamilan.
