Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Nunuk Suryani menyatakan Indonesia kekurangan sebanyak 1,3 juta guru pada 2024, seiring dengan banyaknya guru yang pensiun.
Nunuk menuturkan sepanjang 2022-2023, Indonesia memiliki sebanyak 3,3 juta guru di sekolah negeri, namun dari jumlah tersebut akan banyak yang pensiun, bahkan rata-rata jumlah yang pensiun mencapai 70.000 guru per tahun.
Sementara itu, saat ini profesi menjadi seorang guru kurang digemari oleh generasi muda, sehingga berpotensi menyebabkan Indonesia darurat kekurangan guru.
Meski demikian, dalam podcast Unlocking Potential Tanoto Foundation, Nunuk menegaskan pemerintah telah menempuh sejumlah strategi sejak 2021 agar Indonesia tidak darurat kekurangan guru.
Pemerintah melalui Kemendikbudristek terus melakukan langkah akseleratif untuk bisa mengisi kekurangan guru. Pada 2021 dan 2022, jumlah guru baru yang berhasil direkrut mencapai 544 ribu orang.
Selanjutnya, pada tahun ini, jumlah profesi pengajar sekolah negeri yang direkrut ditargetkan bisa mencapai 600 ribu, namun pemerintah daerah di seluruh Indonesia baru mengusulkan penambahan jumlah guru sebanyak 300 ribu.
Selain melalui rekrutmen reguler, Kemendikbudristek juga menggagas Ruang Talenta Guru, yakni sebuah platform yang akan menjadi wadah bagi guru-guru honorer yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi.
“Melihat tren supply dan demand guru yang hampir selalu tidak seimbang, Mendikbudristek menyampaikan dalam suatu forum dengan Komisi X DPR terkait Ruang Talenta Guru atau disebut marketplace,” kata Nunuk.
Jika sewaktu-waktu ada sekolah yang membutuhkan tambahan personel guru, kepala sekolah dapat langsung merekrut guru yang sudah terdaftar dalam platform Ruang Talenta Guru tersebut.
Tak hanya terkait kebutuhan jumlah guru, pemerintah juga memiliki tantangan untuk mampu mencari calon guru yang berkualitas, sehingga perlu kolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia.
Kolaborasi diperlukan mulai dari untuk mengadvokasi pemerintah daerah, penyiapan dan pendampingan calon, pengembangan dokumen pendukung pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan sebagainya.
Sejalan dengan Nunuk, Direktur Program Pendidikan Dasar Tanoto Foundation, Margaretha Ari Widowati mengatakan pihaknya memiliki program yang membantu pemerintah dalam menyiapkan guru berkualitas.
“Kami memfasilitasi komunikasi antara Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang mengelola pendidikan guru dengan pemerintah daerah dan Kemendikbudristek untuk saling menyampaikan kebutuhan guru,” kata Margaretha.
