Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo memaparkan sejumlah bantuan perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat ekonomi bawah, seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, hingga Program Keluarga Harapan, dalam 10 tahun kepemimpinannya.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2024 di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat.
"Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat," kata Presiden Jokowi seperti dalam tayangan langsung melalui akun YouTube DPR RI yang disaksikan di Jakarta, Jumat.
Presiden Jokowi menyebutkan bahwa pemerintah telah menganggarkan Rp361 triliun dari APBN untuk Program Kartu Indonesia Sehat selama sepuluh tahun pemerintahannya.
Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per tahun, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga menganggarkan Rp113 triliun untuk Program Kartu Indonesia Pintar selama sepuluh tahun ini untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai dari SD sampai SMA/SMK di seluruh Indonesia.
Kepala Negara juga merinci anggaran untuk Program Keluarga Harapan selama 10 tahun ini sebesar Rp225 triliun untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun.
Kemudian, anggaran sebesar Rp60,3 triliun untuk program Pra Kerja selama 5 tahun ini telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian sebanyak 18,8 juta pekerja yang tersebar di seluruh Indonesia.
Adapun Sidang Tahunan 2024 digelar dengan tema "Nusantara Baru, Indonesia Maju" yang terdiri dari Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, dan Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2024-2025.
Presiden paparkan bantuan masyarakat ekonomi bawah selama 10 tahun
Jumat, 16 Agustus 2024 14:23 WIB
Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat