Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama mengembangkan 432 badan usaha milik pesantren (BUMP) sebagai bagian dari program prioritas mewujudkan Kemandirian Pesantren.
"Kemandirian Pesantren adalah bagian dari afirmasi negara kepada pesantren yang telah berkontribusi sejak perjuangan hingga pembangunan bangsa," ujar Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas saat memberikan sambutan pada Religion Festival di Jakarta, Rabu malam.
Program kemandirian pesantren ini digulirkan sejak 2021 dan saat ini sudah ada 3.576 pesantren yang menjadi penerima manfaatnya.
Menag menceriterakan sejak awal mendapat amanah sebagai Menteri Agama, ia berusaha mewujudkan pesantren yang memiliki sumber daya ekonomi kuat dan berkelanjutan.
"Sehingga dapat menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat dengan optimal," kata dia.
Kemandirian Pesantren diberikan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. Pesantren sasaran juga menerima bantuan inkubasi bisnis.
Pada awal digulirkan ada 105 pesantren yang mendapat bantuan dengan total anggaran mencapai Rp37,45 miliar. Tahun 2022, program ini menyasar 504 pesantren, dengan bantuan mencapai Rp46 miliar.
Pada tahun ketiga, Kemenag memperluas jangkauan program ini hingga 1.467 pesantren. Total bantuan yang diberikan mencapai Rp245,55 miliar. Tahun ini, sebanyak Rp160,50 miliar disiapkan untuk 1.500 pesantren sasaran program Kemandirian Pesantren.
"Alhamdulillah, saat ini sudah terbentuk 432 badan usaha milik pesantren," kata Menag
BUMP ini bergerak dalam banyak bidang usaha, mulai dari industri pengolahan, jasa, informasi dan komunikasi, perdagangan, persewaan, katering, pertanian, perikanan, hiburan, digital, percetakan, warung kelontong, laundry, souvenir, konveksi, hingga air minum.
Ke depan, kata Menag, pihaknya terus berusaha memfasilitasi pesantren peserta Program Kemandirian dengan sejumlah pihak. Dengan Kemenko PMK, Kementerian Agama akan memfasilitasi pesantren dalam perluasan akses pasar dan permodalan.
Sinergi juga akan dijalin dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dalam pembentukan layanan keuangan syariah dan program Baitul Mal wat Tamwil.
"Sinergi juga dijalin dengan Bank Indonesia dalam pembangunan jejaring bisnis pesantren, termasuk bisnis digital dan program hijau. Demikian juga dengan Kementerian Parekraf dalam santri digitalpreneur," kata Yaqut.
Penerima manfaat program Kemandirian Pesantren juga akan difasilitasi untuk menjalin sinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Kerja sama ini utamanya dalam pembentukan merk dan fasilitasi izin usaha dan sertifikasi halal.
"Kita juga jajaki kerja sama dengan Kementerian Perdagangan dalam penataan bisnis pesantren. Dengan Kementerian Ketenagakerjaan, kita harap pesantren mendapat pelatihan kerja dan dapat mengembangkan Balai Latihan Kerja Komunitas," ujar Yaqut.
Pesantren, kata Menag, juga akan diajak kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengembangan budi daya ikan berkelanjutan dan sistem bioflok. "Termasuk juga kerja sama dengan Kementerian Pertanian dalam penyatuan ekosistem bisnis pertanian pesantren," kata dia.
