Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkatkan akses keuangan masyarakat melalui kegiatan Pasar Keuangan Rakyat Nusa Tenggara Barat (NTB) 2024 sebagai rangkaian dari Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2024.
"Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta penggunaan produk dan layanan jasa keuangan oleh masyarakat," kata Ketua Dewan Audit sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena, di Jakarta, Senin.
Dalam kegiatan yang dilaksanakan pada 18-20 Oktober 2024 itu, Sophia menuturkan peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat harus diiringi dengan penerapan tata kelola yang baik oleh lembaga jasa keuangan (LJK). Hal itu akan membangun dan mewujudkan sistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan.
“Penerapan tata kelola yang baik juga akan membangun kepercayaan masyarakat untuk menggunakan produk dan layanan jasa keuangan terutama bagi konsumen jasa keuangan yang baru. Inklusi keuangan yang meningkat dan industri jasa keuangan yang tumbuh akan berkontribusi pada perekonomian daerah,” ujarnya.
Rangkaian kegiatan diisi dengan pameran 29 stan industri jasa keuangan, 10 stan pemerintah daerah, bazar usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), edukasi keuangan, berbagai perlombaan, hiburan dan kegiatan sosial di wilayah Kabupaten Lombok Timur.
Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan bukti kolaborasi dan sinergi yang terus dilakukan OJK dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan para pemangku kepentingan lain di daerah. Kegiatan itu merupakan program rutin OJK dan dilaksanakan di kabupaten atau kota secara bergantian setiap tahunnya.
Pemilihan Kabupaten Lombok Timur menjadi lokasi pelaksanaan Pasar Keuangan Rakyat NTB 2024, dikarenakan jumlah penduduk yang besar yaitu 1.404.300 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023. Sehingga, melalui program itu diharapkan dapat meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat khususnya di Kabupaten Lombok Timur.
Pada kegiatan tersebut, juga dilakukan peluncuran Program Strategis Literasi dan Inklusi Keuangan di NTB, di antaranya Penetapan Campaign Manager Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) 10 Kabupaten/Kota di NTB, Peluncuran Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) pertama di NTB, yang berlokasi di Pondok Pesantren Raudhatul Azhar Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dan Peluncuran Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara.
Selanjutnya, ada kegiatan Anugerah Desa Cakap Keuangan sebagai tindak lanjut program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi NTB NGERAOS SOLAH (Ngobrol Literasi Keuangan Bersama OJK dan IJK), yang tahun ini diikuti perangkat desa dari 139 kelurahan/desa yang tersebar di 16 kecamatan dan tujuh kabupaten/kota.
Kemudian, ada acara simbolis penyaluran program TPAKD Lombok Timur BERKEMBANG (Berantas Rentenir Melalui Kredit Tanpa Bunga), hingga triwulan III-2024 telah disalurkan kredit modal kerja kepada 11.839 orang peternak sapi dan UMKM dengan nilai total Rp154,54 miliar.
"Melalui penyelenggaraan Pasar Keuangan Rakyat ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap layanan keuangan legal semakin meningkat, seiring dengan terbukanya akses keuangan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia," kata Sophia pula.
