PBB didesak nyatakan darurat kelaparan di Gaza Utara

Gaza (ANTARA) - Euro-Med pada Minggu (10/11) mendesak organisasi-organisasi internasional dan PBB untuk secara resmi menyatakan darurat kelaparan di Gaza Utara, Palestina, setelah akses bantuan ditutup oleh Israel selama lebih dari 50 hari.

“Memanfaatkan kelaparan sebagai senjata oleh Israel adalah salah satu unsur genosida yang sedang berlangsung di Jalur Gaza, termasuk pembunuhan massal dan pemindahan paksa,” kata kelompok pengawas HAM yang berbasis di Jenewa itu dalam sebuah pernyataan.

Menurut Euro-Med, puluhan ribu warga Palestina, termasuk para pasien di tiga rumah sakit di Gaza Utara, berada dalam “bahaya langsung kelaparan atau dampak kesehatan jangka panjang” akibat “blokade ilegal oleh Israel.”

Disebutkan dalam pernyataan itu, Israel berhasil "memisahkan" wilayah itu dari wilayah lain di Jalur Gaza dengan menghalangi masuknya bantuan sejak 1 Oktober dan meluncurkan serangan besar-besaran di Jabalia dan Beit Lahia empat hari kemudian.

Sejak 5 Oktober, pasukan Israel telah menghancurkan ratusan rumah dan tempat penampungan, menewaskan sekitar 1.900 warga Palestina, melukai lebih dari 4.000 lainnya, dan memaksa puluhan ribu orang mengungsi.

Sementara itu, warga Palestina lainnya yang masih bertahan di rumah dan tempat penampungan berada dalam kondisi yang memprihatinkan.

Disebutkan pula bahwa penduduk Gaza Utara menjadi sasaran serangan yang disengaja dan hidup tanpa akses terhadap makanan, air, dan obat-obatan. Mereka juga menjadi "sasaran drone jika berusaha keluar untuk mencari makanan atau air."

Pernyataan itu juga mengatakan bahwa warga Palestina di sana "belum sepenuhnya pulih dari bencana kelaparan sebelumnya" yang terjadi pada akhir 2023 dan dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut Euro-Med, puluhan ribu pengungsi dari Gaza Utara di Kota Gaza kesulitan membeli kebutuhan pokok karena meroketnya harga-harga, keterbatasan stok, dan minimnya bantuan akibat blokade Israel.

Kondisi di Wadi, Gaza Selatan, juga tidak berbeda, karena Israel terus membatasi masuknya truk bantuan.

“Seluruh penduduk Jalur Gaza kini bergantung pada bantuan kemanusiaan dari luar negeri akibat tidak adanya pekerjaan, masalah likuiditas, dan runtuhnya kapasitas produksi lokal,” tulis pernyataan itu.

Sumber: Anadolu