Kota Jambi (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jambi mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2024 untuk yang ke-13 kali secara berturut-turut.
Gubernur Jambi Al Haris di Jambi, Jumat mengatakan, pemerintah berkomitmen akan memperbaiki sistem agar lebih baik lagi.
Menurut dia, memperbaiki atas laporan keuangan untuk memberikan keyakinan terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan secara wajar.
Artinya sesuai prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Hal disampaikannya saat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi Dalam Rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi Tahun 2024.
Gubernur menyampaikan, pemeriksaan LKPD Jambi Tahun Anggaran 2024 telah selesai diaudit oleh BPK RI Perwakilan Jambi dan telah dilakukan penyerahan hasilnya pada hari ini (4/7/2025).
Gubernur meminta agar semua elemen pemerintah dan masyarakat maknai hasil pemeriksaan yang dilaksanakan sebagai suatu wujud evaluasi untuk menciptakan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik dan bersih.
Ia mengucapkan terima kasih kepada BPK RI yang telah melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi. Dan telah memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Opini WTP bukan tujuan akhir, kata dia, namun yang terpenting adalah setiap rupiah uang rakyat yang dipergunakan walaupun satu sen wajib dipertanggungjawabkan dan digunakan secara bertanggung jawab dan dikelola secara transparan, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
"Semoga opini yang didapat saat ini menjadi motivasi dan evaluasi bagi kami Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah pada masa mendatang," kata gubernur dua periode itu.
