Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa penipuan keuangan atau scam merupakan ancaman sistemik yang dapat merusak kepercayaan publik kepada industri jasa keuangan (IJK), regulator dan penegak hukum.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyebutkan bahwa tren penipuan keuangan dan aktivitas keuangan ilegal mengalami peningkatan yang signifikan.
“Besaran itu menggambarkan bahwa ancaman scam bukan sekedar masalah individu lagi, melainkan ancaman sistemik terhadap kepercayaan publik kepada industri jasa keuangan, regulator, serta penegak hukum,” kata Mahendra di Jakarta, Selasa.
Dari sisi aktivitas keuangan ilegal, sejak Januari hingga Juli 2025, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) telah menghentikan 1.840 entitas ilegal yang terdiri dari 1.556 pinjaman online ilegal, dan 284 investasi ilegal.
Sementara terkait scam, laporan yang diterima Indonesia Anti Scam Centre (IASC) hingga 17 Agustus 2025 mencapai 225.281 laporan dengan total kerugian dana yang dilaporkan sebesar Rp4,6 triliun dan total dana korban yang sudah diblokir atau diselamatkan sebesar Rp349,3 miliar.
Adapun jumlah rekening yang dilaporkan mencapai 359.733 dan rekening yang diblokir berjumlah 72.145 rekening pada periode yang sama.
Rata-rata jumlah laporan yang diterima IASC mencapai 700-800 laporan per hari, jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain seperti Singapura yang sekitar 140 per hari dan Malaysia 130 per hari.
“IASC baru berusia 10 bulan, sehingga dapat diproyeksikan bahwa upaya untuk penyelamatan dan pengaduan dari laporan ini akan terus meningkat. Terlebih lagi tentu kita akan meningkatkan langkah edukasi dan literasi terkait berbagai penipuan atau scamming yang mengancam sektor jasa keuangan,” kata Mahendra.
Mengingat pemberantasan scam dan aktivitas keuangan ilegal mendesak dilakukan, maka OJK bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait meluncurkan kampanye nasional.
Mahendra mengatakan kampanye ini memiliki tujuan utama salah satunya menegaskan komitmen seluruh anggota Satgas Pasti dalam memberantas penipuan dan aktivitas keuangan ilegal.
Tujuan kedua yakni meningkatkan kolaborasi antar otoritas, lembaga, dan industri jasa keuangan dalam penanganan laporan scam.
Tujuan terakhir atau ketiga adalah membangun kesadaran publik melalui kampanye masif, terstruktur, dan berkelanjutan dengan melibatkan platform digital global seperti Meta, Google dan TikTok.
“Kampanye ini menjadi momentum nasional untuk mempercepat penanganan penipuan, memperkuat literasi masyarakat, dan mendorong partisipasi aktif industri,” tegas Mahendra.
Ia menambahkan berbagai kanal media mulai dari aplikasi mobile banking hingga ATM di seluruh Indonesia telah dimanfaatkan sebagai saranan penyampaian pesan edukatif secara langsung kepada masyarakat.
Lebih jauh, kampanye juga dirancang sebagai wadah untuk memperkaya wawasan dan memperluas kerja sama termasuk dengan berbagai mitra internasional.
“Hal ini menegaskan bahwa penipuan keuangan merupakan fenomena lintas negara yang menuntut sinergi global lebih erat, mulai dari pertukaran informasi, harmonisasi regulasi, hingga penguatan penegakan hukum bersama,” kata Mahendra.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan memberantas scam dan aktivitas keuangan legal hanya bisa dicapai dengan sinergi yang kuat, literasi yang luas, serta komitmen ekosistem.
Melalui kampanye Kampanye Nasional Berantas Scam dan Aktivitas Keuangan Ilegal, OJK pun berupaya membangun ekosistem keuangan yang tidak hanya lebih aman tetapi juga lebih inklusif dan berkeadilan.
“Oleh karena itu, mari kita jadikan agenda hari ini sebagai titik tolak untuk semakin memperkuat lagi kolaborasi di tingkat nasional maupun internasional. Indonesia sendiri sudah menjadi bagian aktif dari berbagai organisasi internasional. Dalam kaitan ini, Indonesia akan terus memberikan kontribusi yang positif dan nilai tambah yang konstruktif terhadap langkah internasional untuk menanggulangi risiko dan ancaman scam,” tutup Mahendra.
