Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke 214 kabupaten/kota yang harga komoditas tersebut tercatat melampaui harga eceran tertinggi.
Langkah ini adalah bentuk intervensi pemerintah untuk menekan kenaikan harga sekaligus menjaga stabilitas pasokan beras di masyarakat.
"Ada intervensi memang dari pemerintah, yaitu penyaluran beras SPHP, (dalam rangka) stabilisasi pasokan dan harga pangan," kata Mendagri dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Menurut Tito, percepatan distribusi beras SPHP dan bantuan pangan beras 10 kg menjadi instrumen utama pemerintah dalam mengendalikan harga beras.
Tito mengatakan kebijakan ini telah mulai menunjukkan hasil positif, baik dalam menjaga ketersediaan beras maupun menahan laju inflasi.
Pengamat pertanian Bustanul Arifin menyebut pemerintah perlu menyalurkan beras dalam jumlah signifikan agar dapat menekan harga di 214 daerah tersebut.
Menurut ia, penyaluran beras SPHP akan efektif apabila dilakukan dalam skala besar. "Rata-rata penyaluran SPHP harus di atas 500.000 ton per bulan untuk seluruh Indonesia," katanya.
Sedangkan Dosen Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Askur Rahman menilai percepatan penyaluran beras SPHP ke pasar serta penyaluran bantuan beras 10 kg bagi masyarakat merupakan langkah mendesak untuk mengembalikan harga beras di bawah harga eceran tertinggi (HET).
Askur menekankan beras merupakan komoditas pangan pokok utama yang sangat berpengaruh terhadap inflasi, daya beli, hingga stabilitas sosial-politik.
"Negara berkepentingan menjaga harga beras tetap stabil dan terjangkau," ujarnya.
Namun, ia mengingatkan kalau kebijakan percepatan penyaluran beras SPHP hanya efektif dalam jangka pendek karena sifatnya menambah suplai.
Untuk jangka panjang, stabilitas harga tetap bergantung pada produktivitas pertanian nasional, kelancaran distribusi, serta efisiensi rantai pasok.
