Jambi, Antarajambi.com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) eksekutif daerah Jambi minta kepada aparat penegak hukum untuk menindak tegas perusahaan di daerah itu yang wilayah konsesinya terjadi kebakaran hutan dan lahan.
"Jangan hanya masyarakat petani kecil yang diseret ke ranah hukum, tapi perusahaan yang wilayah konsesinya terbakar juga harus ditindak tegas," kata Koordinator aksi Walhi Jambi Abdullah di Jambi, Selasa.
Dalam tuntutannya yang disampaikan lewat aksi damai di gedung DPRD Provinsi Jambi itu, Walhi bersama komponennya menuntut pihak terkait untuk menindak tegas perusahaan yang wilayahnya terjadi kebakaran.
Hasil investigasi Walhi kata dia, menemukan beberapa titik kebakaran yang berlokasi di areal lahan PT Alam Bukit Tigapuluh di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.
Kebakaran hutan dan lahan yang berada di lokasi perusahaan itu menurutnya, menunjukan perusahaan tersebut telah lalai sehingga harus diberikan hal yang sama terkait penegakan hukum sesuai Peraturan Daerah No 2 tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan Karhutla.
"Dengan fakta dan bukti di lapangan terhadap wilayah perusahaan yang terbakar, penegakkan hukum kembali diuji, sesuai dengan statmen Gubernur Jambi akan mencabut izin perusahaan pelaku karhutla menjadi taruhan dan harus dilaksanakan," kata dia.
Berdasarkan data yang dirilis Walhi, memasuki pertengahan Agustus 2017 luas lahan yang terbakar bertambah menjadi 369 hektate, dengan rincian 357 hektare di lahan mineral dan 12 hektare di lahan gambut.Â
"Jangan sampai masyarakat  harus kembali terpapar kabut asap seperti yang terjadi pada 2015," katanya.
Sementara itu, sebelumnya Dansatgas Karhutla Jambi yang juga Danrem 042/Gapu, Kolonel Inf Refrizal mengatakan sudah ada tiga orang yang ditangkap dan diproses dalam kejadian terbakarnya lahan di area PT Alam Bukit Tigapuluh (ABT) yang berada di Kabupaten Tebo.
Ia memastikan tidak ada tebang pilih dalam melakukan penindakan. "Itu sedang diproses, ada tiga yang ditangkap. Sekarang masih diproses hukum," kata Danrem.
Dansatgas juga mengingatkan kepada seluruh perusahaan perkebunan untuk taat pada aturan. Jika tidak pihaknya akan melakukan tindakan tegas dan membawa ke jalur hukum melalui aparat kepolisian.
