Jambi (ANTARA Jambi) - PT Brahma Binabaksti (BBB), salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Muarojambi, Jambi, mempertanyakan kepastian investasi yang diberikan pemerintah daerah di Provinsi Jambi.
Direktur Utama PT BBB Gagat Prijawan, di Jambi, Selasa menyatakan pihaknya mempertanyakan kepastian atas investasi dan jaminan keamanan, karena perusahaan itu telah berinvestasi sejak 1994.
Permasalahan yang dialami PT BBB saat ini adalah masih ada pendudukan lahan oleh petani non KUD Akso Dano di lahan plasma milik perusahaan itu.
Lahan plasma yang saat ini diduduki petani non KUD Akso Dano dan LSM itu merupakan hasil pola kemitraan dengan petani plasma.
"Soal pendudukan lahan ini, kami sebetulnya sebagai pengusaha tentu bertanya-tanya terhadap kepastian investasi kami di Provinsi Jambi khususnya di Kabupaten Muarojambi," kata Gagat.
PT BBB selaku investor tentu ingin investasi ini bisa berjalan dengan baik, karena hal yang pertama dan utama yang diinginkan adanya kepastian investasi.
Perusahaan sudah berinvestasi di Jambi sejak 1994 hingga sekarang dengan total pajak yang disetorkan ke negara setiap tahunnya hampir mencapai Rp70 miliar, belum termasuk pajak yang dibayarkan oleh karyawan.
Sedangkan untuk nilai investasi yang telah dibangunkan melalui pembangunan kebun plasma dengan pola kemitraan bersama petani yang tergabung dengan KUD Akso Dano juga cukup besar.
"Investasi yang kami tanamkan ini memerlukan kepastian hukum dan juga perlindungan hukum dari semua pihak yang terkait," jelas Gagat.
Saat ini di lahan PT BBB ada aksi kependudukan lahan oleh warga yang telah memicu ketidaknyamanan dan ketidakamanan investasi serta keamanan usaha yang sedang dijalankan di Provinsi Jambi.
Saat ini PT BBB juga mempunyai 800 karyawan, belum termasuk keluarganya, belum lagi ditambah masyarakat yang melakukan pola kemitraan dengan perusahaan yang totalnya mencapai 2.200 orang.
"Jadi intinya kami memerlukan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Dalam rangka menjalankan usaha dan bisnis kami juga perlu rasa aman," jelas Gagat.
Gagat mengharapkan Pemkab dan Pemprov Jambi serta pihak-pihak terkait lainnya dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini secepat mungkin agar investasi tidak terganggu.(Ant)
