Jakarta (ANTARA Jambi) - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Kehati menegaskan pemerintahan mendatang mesti mengurangi impor pangan sebagai cara untuk menegakkan kedaulatan pangan di Tanah Air.
"Presiden Indonesia periode mendatang wajib lepaskan Indonesia dari tekanan impor pangan," kata Direktur Program Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (Kehati) Arnold Sitompul di Jakarta, Selasa.
Menurut Arnold, ketergantungan Indonesia pada produk pangan impor sudah sampai pada tahap yang mengkhawatirkan. Untuk itu, pemerintahan periode mendatang (2014-2019) harus mampu memberikan perubahan pada tata kelola pangan di Indonesia.
Selama ini, esensi dari kedaulautan pangan masih belum tersentuh oleh pemerintah, sehingga diperlukan perubahan dari hal yang paling dasar.
Ia mengingatkan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan bahwa Indonesia masih aktif melakukan impor berbagai komoditas pangan.
"Pada kurun waktu Januari hingga Oktober 2013 saja, impor bahan pangan masih tinggi, yaitu sebanyak 15,4 juta ton," ungkapnya.
Di antara komoditas pangan yang diimpor itu, ujar dia, adalah beras dengan jumlah mencapai 400 ribu ton, lalu komoditas kedelai mencapai 1,4 juta ton, bahkan singkong pun ikut diimpor dengan jumlah mencapai 100,7 ton.
Arnold Sitompul berpendapat ketergantungan Indonesia dengan produk impor disebabkan karena alih fungsi lahan di wilayah Jawa.
"Sentra pangan di wilayah Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur telah berubah fungsi menjadi daerah pemukiman dan mengakibatkan produksi pertanian menurun drastis," ucapnya.
Selain itu, orientasi pertanian Indonesia yang masih berbasis lahan sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan yang pada akhirnya mengganggu keberlanjutan pertanian itu sendiri.
Sedangkan problematika lain yang muncul dari tata kelola pangan di Indonesia adalah penganekaragaman pangan yang tidak sinergi dengan rencana pembangunan sehingga beberapa wilayah di Indonesia bagian timur sangat tergantung pada padi.
Padahal daerah-daerah ini tidak pernah mengkonsumsi padi sejak awal. "Oleh karenanya penganekaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal untuk ketahanan pangan harus menjadi prioritas pemerintah," tegas Arnold.(Ant)
