Bupati Tanjabar jalani operasi tulang di Melaka

Jambi (ANTARA Jambi) - Bupati Tanjung Jabung Barat Usman Ermulan kembali menjalani operasi di Melaka, Malaysia untuk pemasangan pen pada tulang belakang yang mengalami gangguan.

"Pemasangan pen itu merupakan yang ketiga kalinya. Bupati telah berangkat ke Melaka beberapa hari lalu dan hari ini (7/7) menjalani operasi," kata Sekretaris Pemkab Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) Muklis ketika dikonfirmasi, Senin.

Menurut dia, setelah menjalani operesi kedua, suami Esrita itu sempat kembali ke Tanjabar, dan kondisinya kini semakin membaik.

Ia mengatakan, Bupati sudah bisa berjalan meski hanya beberapa langkah. Dari kursi roda, berjalan hingga naik ke mobil pribadi sudah bisa dilakukan.

Wajah Usman Ermulan, katanya, tampak segar dibanding beberapa bulan lalu, namun berat badan masih menyusut.

Soal isu yang menyatakan Rumah Sakit Malaka sudah tidak sanggup mengobati Usman Ermulan, hal itu langsung dibantah Sekda, karena hanya isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. "Kabar dari mana, hari ini Bapak masih menjalani operasi di Melaka . Itu tidak benar," jelasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Bupati Usman Ermulan sudah tujuh bulan tidak masuk ke kantor. Kendati demikian, semua dokumen penting, masih ditandatangani Usman, meski harus diantar Sekda ke Jakarta.

Sementara Waaki Bupati Katamso lebih sering menggantikan Bupati pada beberapa kegiatan pemerintahan di Kabupaten Tanjabar.

Selama ini, kata Sekda, Bupati mengajukan izin berobat ke Mendagri, sesuai dengan waktu yang dibutuhkan.

"Misalkan Bupati mau berobat maka mengajukan surat ke Mendagri, dan nanti ada surat keluar dari Mendagri untuk pelimpahan tugas sementara waktu ke Wabup," jelasnya.

Izin berobat itu hanya bersifat sementara, jika Bupati ingin operasi maka izin berobat diajukan kembali.

Sekda juga menegaskan telah menemui Biro Hukum di Kemendagri untuk berkonsultasi, hasilnya kepala daerah yang mengalami sakit tidak bisa diberhentikan, kecuali dalam keadaan koma atau sekarat.

"Biro Hukum Kemendagri yang menyatakan begitu, dan tidak ada sejarahnya kepala daerah yang sakit bisa langsung diberhentikan," katanya.(Ant)