Alih fungsi lahan tantangan Jambi swasembada pangan

Jambi (ANTARA Jambi) - Jika sepuluh tahun lalu, orang-orang masih bisa menyebutkan hamparan sawah yang luas dengan hijaunya tanaman padi, namun saat ini kondisi itu jauh berbeda karena di atas bentangan lahan tersebut telah dipadati bangunan.

Di Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh, Provinsi Jambi, misalnya alih fungsi lahan yang sebelumnya dijadikan areal tanaman padi kini telah berdiri bangunan rumah dan tempat usaha masyarakat.

Alih fungsi lahan itu mengundang perhatian serius dari Gubernur Jambi Hasan Basri Agus karena pemerintah telah menargetkan Jambi merupakan salah satu provinsi penyedia pangan secara nasional.

Alih fungsi lahan ternyata menjadi salah satu kendala pencapaian target swasembada pangan di wilayah  berjuluk "Sepucuk Jambi Sembilan Lurah" itu,  kata gubernur saat membuka rapat koordinasi pertanian Provinsi Jambi.

"Saya belum tahu persis satu tahun berapa alih fungsi lahan yang terjadi, terutama di daerah-daerah yang padat penduduk, misalnya potensi sawah di Kerinci dan Sungaipenuh cukup besar, tapi kita juga harus tahu bahwa masyarakat setempat butuh bangun rumah dan sebagainya," kata Hasan Basri Agus.

Upaya lain untuk mengatasi lahan yang berkurang untuk pertanian, kata gubernur, adalah dengan ekstensifikasi, yaitu pembukaan lahan sawah baru yang setiap tahunnya jangan kurang dari lahan yang dialihfungsikan. Dan jika memukinkan ekstensifikasi harus lebih luas dari lahan sawah yang dialihfungsikan.

"Sebab membuka lahan sawah baru belum tentu langsung bisa menghasilkan, kadang-kadang tanah lahan sawah baru yang dibuka tingkat keasamannya tinggi, untuk berhasil cepat itu relatif sulit, jadi perlu proses. Kadang-kadang sampai dua atau tiga kali musim tanam baru bisa menghasilkan sebagaimana yang diharapkan," ujarnya.

Alih fungsi lahan oleh warga biasanya dengan menanam sawit, sebab itu, kata gubernur, masing-masing daerah ke depan harus menyiapkan Perda yang diharapkan  menjadi payung hukum sehingga bisa menjadi sanksi  bagi yang merubah lahan.

"Akan tetapi sekarang sudah mulai ada masyarakat di daerah tertentu yang mengubah lahan sawit menjadi sawah. Salah satu contoh, waktu saya ke Kecamatan Air Hitam,  Kabupaten Sarolangun," kata dia menjelaskan.

Gubernur Hasan Basri Agus menyebutkan berdasarkan laporan dari kelompok tani di sana, masyarakat yang sempat mengalihfungsikan sawahnya menjadi tanaman sawit, tapi berubah lagi menjadi sawah.

Karenanya, program swasembada pangan bekerjasama dengan TNI harus didukung oleh pemerintah daerah dan seluruh instansi  serta pihak terkait. Pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi diminta untuk membentuk tim dalam penanaman padi pada bulan Maret 2015 dan minta laporan pada tanggal 7 Maret 2015.

"Cukup besar dana yang disiapkan oleh Menteri Pertanian untuk Provinsi Jambi, sampai Rp200 miliar lebih untuk 11 kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi. Saya sudah instruksikan tadi kepada bupati/wali kota agar serius menyuksekannya," kata gubernur.

Hasan Basri Agus optimistis program swasembada pangan akan tercapai jika apa yang dilakukan pemerintah bersama TNI dan rakyat bisa tersecapai.

"Kalau memang betul-betul dilaksanakan dengan baik, Insya Allah akan sukses, ini adalah target nasional," katanya tegas.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi, Amrin Aziz mengatakan, berdasarkan hasil audit lahan Kementerian Pertanian tahun 2012, luas baku sawah di Jambi adalah 112.174 hektare dengan indeks pertanaman rata-rata Provinsi Jambi untuk komoditas padi 4,52 ton per hektare, jagung 5,01 ton per hektare dan kedelai 1,29 ton per hektare.

Amrin mengungkapkan permasalahan substantif yang dihadapi dalam percepatan pencapaian swasembada pangan antara lain, alih fungsi lahan, fragmentasi lahan pertanian, rusaknya infrastruktur jaringan irigasi, semakin berkurang dan mahalnya upah tenaga kerja pertanian serta kurangnya peralatan mekanisasi pertanian.

Selain itu juga masih tingginya susut hasil, belum terpenuhinya kebutuhan pupuk dan benih sesuai rekomendasi spesifik lokasi, lemahnya permodalan petani dan harga komoditas pangan jatuh dan sulit memasarkan hasil pada saat panen raya.

"Dalam rangka meningkatkan produksi padi, jagung, dan kedelai, maka pada tahun 2015 dilaksanakan Upaya Khusus (Upsus) peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai melalui perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya," kata dia.

Pelaksanaan kegiatan tersebut  juga melibatkan TNI AD dalam pengawalan dan pendampingan untuk mencapai sasaran produksi padi sebesar 805.806 ton GKG, jagung 50.072 ton dan kedelai 13.537 ton,.

Sementara dukungan kegiatan yang dialokasikan ke Provinsi Jambi yang berasal dari penganggaran APBN yakni, perbaikan jaringan irigasi seluas 22.150 hektare, optimalisasi lahan 7.910 hektare, bantuan alat dan mesin pertanian berupa 95 unit hand tractor dan 26 unit pompa air.

Selain itu GP-PTT padi 7.500 hektare, GP-PTT Jagung 3.000 hektare, GP-PTT kedelai 5.000 hektare, perbaikan jaringan irigasi (APBN-P) 40 ribu hektare, optimasi lahan (APBN-P) 23 ribu hektare, PAT jagung (APBN-P) 9.550 hektare dan PAT-PIP kedelai 8.500 hektare.

    
Pupuk untuk petani

Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman saat berkunjung ke Kabupaten Tanjung  Jabung Timur (Tanjabtim) Jambi, mengaku gerah dengan lambatnya pengiriman pupuk bersubsidi sampai ke tangan petani, yang berpotensi mengurangi produksi pangan.

"Keluhan petani soal pupuk selalu terdengar, kita di sini harus sepakat jangan ada keluhan soal pupuk lagi dan sepakat jangan ada pupuk yang wajib bayar," katanya belum lama ini.

Kementerian Pertanian, katanya, sedikit trauma mengingat realisasi penyaluran pupuk tahun 2014 hanya sekitar 40 persen, kondisi itu tentu saja merugikan negara.

"Jangan ada masalah lagi soal benih dan pupuk. Kalau masih terlambat pupuk-pupuk dari pemerintah datang, satu orang petani temui Kementerian Pertanian, biaya perjalanan akan saya ganti," katanya.

Permasalahan pupuk ini, lanjut Mentan, tentu mengurangi produksi di Jambi khususnya, pasalnya saat petani sudah mulai menanam, terkadang pupuk baru sampai, sementara tanaman yang ada sudah dimakan hama.

Mentan mengungkapkan bahwa permasalahan pertanian di sejumlah daerah hampir seragam, yakni soal irigasi yang rusak hingga puluhan tahun, pupuk dan benih yang telat, serta kekurangan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan tenaga penyuluh.

Kondisi tersebut didukung oleh kekeliruan pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pengadaan benih dan pupuk serta alat pertanian dengan sistem tender. Sebab tanaman serta hama tidak bisa berkompromi dengan waktu.

"Sistem tender makan waktu, bisa dua sampai tiga bulan, padahal tikus kalau mau merusak tanaman tidak kenal waktu, tidak mungkin tikus-tikus di sawah juga ikut menunggu tender," katanya.

Untuk itu, regulasi pun diubah dengan cara pengadaan segala hal yang dibutuhkan petani dengan penunjukan langsung. Alhasil, pengadaan benih dan bibit bisa dipersingkat waktunya menjadi dalam hitungan minggu saja.

Andi Amran Sulaiman memberikan dukungan penuh kepada  Pemerintah Provinsi Jambi untuk meningkatkan produksi pangan guna menuju swasembada pada tahun-tahun mendatang.

Dihadapan Wagub, Bupati Tanjabtim dan Pangdam II/Sriwijaya, Mentan mengatakan akan membantu pembangunan irigasi yang mampu mengairi 1.220 hektare sawah, dan jika ini bisa diselesaikan, tahun depan akan ditambah menjadi 40.000 ribu ha.

Selain soal irigasi, bantuan benih padi dan jagung juga akan disalurkan sebanyak 25 ribu ton.

 "Kita berikan untuk Jambi, tetapi produksi harus meningkat 40 persen, jika tidak, maka tahun depan tidak akan kita bantu lagi," ujarnya. (Ant)