Jambi (ANTARA Jambi) - Pemerintah Provinsi Jambi batal membeli kapal pesiar atau kapal wisata sebagai penunjang objek wisata jembatan Pedestrian dan Menara Gentala Arasy Kota Jambi karena rendahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar.
"Pembelian kapal wisata tidak jadi terealisasi tahun ini, karena komponen kapal itu dari luar negeri dan saat ini harga dolar masih tinggi dan juga masih ada kendala lain yang membuat kami belum siap," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Jambi Edi Erizon di Jambi, Rabu.
Rencanannya, kapal wisata akan ditempatkan di objek wisata baru milik Pemprov Jambi tersebut, tujuannya untuk mengangkut wisatawan yang ingin menikmati pemandangan Sungai Batanghari.
Rencana pembelian kapal wisata itu juga sudah dianggarkan di APBD Pemprov Jambi senilai Rp7 miliar dan sudah disetuji oleh DPRD Provinsi Jambi.
"Sehingga kami menyarankan ke Bappeda agar anggaran itu dialihkan untuk program yang lain, apa lagi saat ini anggaran Pemprov Jambi mengalami defisit," kata Edi.
Selain alasan tersebut, alasan lain yakni banyaknya usulan dan pendapat yang masuk dan menganjurkan Pemprov agar membeli kapal-kapal kecil saja yang mencirkhaskan budaya-budaya Jambi.
"Masukan dan usulan pendapat banyak yang menyebut bahwa pembelian kapal wisata itu belum hal yang urgent dan sebaiknya yang ditonjolkan dulu adalah budayanya, bukan dari kapal wisata, mungkin nanti bisa kapal-kapal kecil saja," katanya menjelaskan.
Sedangkan progres pemasangan acsesoris lampu di jembatan Pedestrian itu kata dia saat sedang berjalan dan ditargetkan akhir Agustus 2015 sudah selesai.
"Dalam satu bulan ini pemasangan lampu sudah 'clear', lampu-lampu itu memang sengaja didatangkan langsung dari Jepang," katanya menambahkan.
Sementara itu, Ketua komisi IV DPRD Provinsi Jambi sebagai mitra Dinas Pariwisata, Tadjuddin Hasan mengatakan, anggaran senilai Rp7 miliar yang sebelumnya akan digunakan untuk belanja kapal wisata itu saat ini menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa).
Kata Tadjuddin, Komisi IV akan berkordinasi dengan Tim Pembahasan Anggaran Daerah (TPAD) dan akan melakukan pembahasan untuk pengalihan anggaran kapal wisata itu.
"Nanti untuk pengalihannya, mau dialihkan kemana dan buat apa kami masih akan melakukan pembahasan dengan TPAD Pemprov," kata Tadjuddin. (Ant)
