Jakarta (ANTARA Jambi) - Kementerian Agama (Kemenag) mencatat
setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nikah hingga September 2016
mencapai tidak kurang dari Rp500 miliar.
Sebelum 2015, pengadminitrasian nikah tidak masuk ke kas negara berupa PNBP.
"Tahun 2015 Ada Rp733 miliar yang masuk menjadi PNBP, dan tahun ini
sampai akhir September tidak kurang dari Rp500 miliar," kata Menteri
Agama Lukman Hakim Saifudin dalam pers briefing 2 Tahun Kerja Nyata
Jokowi-JK di Kantor Staf Kepresidenan Jakarta, Senin.
Ia menyebutkan adanya PNBP itu berkat kerja sama dengan KPK dan instansi lain.
"Sekarang proses nikah ada di Kantor KUA dan itu gratis, sementara
kalau di luar Kantor KUA itu biayanya Rp600.000 dan langsung ditransfer
ke kas negara," kata Lukman.
masyarakat puas
Dalam kesempatan itu Menag menyampaikan sejumlah capaian dalam dua
tahun terakhir seperti membaiknya Indeks Reformasi Birokrasi Kemenag
yaitu dari 54,83 atau nilai C pada 2014 menjadi 52,28 atau B pada 2015.
"Ini sesuai penialain Kemenpan RB, tahun ini kami berharap membaik lagi," katanya.
Ia menyebutkan Litbang Kemenag pada 2015 juga melakukan survei Indeks Kerukunan Umat Beragama dan angkanya adalah 75,36.
"Angka ini cukup tinggi, ini survey secara keseluruhan di Nusantara
yang cukup luas, kami mengakui ada spot-spot tertentu yang mengganggu
kerukunan umat beragama. Ini jadi perhatian kami," katanya.
Ia menyebutkan BPS juga melakukan survei kepusaan penyelanggaraan
haji yang pada 2015 meningkat dibanding 2014 sebesar 1,69.
"Untuk tahun ini sedang dikerjakan BPS, mudah-mudahan meningkat
karena tahun lalu ada kasus crane runtuh dan peristiwa Mina saja
meningkat dibanding sebelumnya," katanya.
Terkait reforamsi birokrasi di Kemenag, Lukman menyebutkan ada enam
target perubahan dari reformasi itu antara lain mental aparatur yang
mencakup lima nilai budaya kerja yaitu integritas profesional, inovatif,
tanggung jawab dan keteladanan.
Target lainnya adalah adanya akuntabilitas dengan menggunakan sistem
informasi dan administrasi berbasis IT, peningkatan pelayanan publik,
standardisasi layanan KUA, dan penyempurnaan Sikohat dan pengadaan kitab
suci dan alquran digital.
Menag juga menyebutkan bahwa Indonesia oleh sejumlah negara cukup berhasil dalam penyelenggaraan haji.
"Tidak hanya Arab Saudi tapi juga lainnya, seperti Bangladesh, Iran,
India, dan menjadi contoh bagaimana pengelolaan haji," katanya.
Ia menyebutkan sejak 2014 juga terjadi penurunan biaya haji. Pada
2014 mencapai 3.216 dolar AS, pada 2015 turun menjadi 2.617 dolar AS,
dan 2016 turun menjadi 2.585 dolar AS.
"Ini berkat kerja sama DPR dan pihal lainnya yang mengefisienkan biaya haji," katanya.
Menag juga menyebutkan jumlah jamaah haji wafat juga turun padahal
tahun 2016 jumlah jamaah haji usia risiko tinggi meningkat karena
antrean yang panjang.
"Tahun 2015 mencapai 320 orang, tahun 2016 mencapai 320 orang yang wafat," katanya.
Lukman juga menyebutkan tahun 2016 telah dituntaskan tunjangan
profesi guru non PNS sekolah di bawah Kemenag sebesar Rp1,7 triliun.
"Dan diharapkan dapat dituntaskan seluruh tunjangan tersebut pada 2017 melalui RAPBN," kata Lukman.
Negara raup Rp500 miliar dari pajak nikah
Senin, 24 Oktober 2016 15:20 WIB