"Akan tetapi, mau gimana lagi sebelum saya jadi menteri kebijakan impor garam sudah ada," katanya saat menghadiri peringatan Dies Natalis Ke-56 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga di Surabaya, Jumat.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, kementerian yang dipimpinnya diberi hak merekomendasikan impor garam, khusus untuk konsumsi.
"Garam impor itu harganya murah, Rp600,00 per kilogram," katanya.
Susi membandingkan petani lokal sebenarnya juga bisa menjual Rp600,00/kg. Akan tetapi, persoalannya untuk mendistribusikan dari daerah asal petani ke luar provinsi ongkosnya mahal.
"Sebutlah petani garam di Sampang, Jawa Timur, untuk mendistribusikannya ke Jawa Barat ongkosnya mahal, sedangkan garam impor bisa murah karena mengirimnya dalam jumlah kontainer yang banyak," ujarnya.
Perbedaan kualitas yang jauh antara produk petani lokal dan garam impor menjadi persoalan lainnya.
Menurut dia, saat harga garam konsumsi yang dirasa mencekik, seperti yang terjadi belakangan ini, adalah keberhasilan dirinya dalam mengelola garam.
"Biarlah harganya tinggi sebab itu keuntungan bagi para petani garam lokal. Jarang-jarang petani garam kita menerima keuntungan besar seperti ini," katanya.
Dalam hal pengelolaan garam, kata dia, masih belum bisa menaikkan kesejahteraan para petani sebagaimana dia telah berhasil mengembalikan kejayaan nelayan dengan berbagai kebijakannya yang tegas terhadap pelaku illegal fishing.
"Arahnya nanti kita memang sedang menuju pada swasembada garam," ucapnya.
Akan tetapi, untuk menuju ke arah swasembada garam, dia mengungkapkan bahwa saat ini sama sekali tidak ada lahan yang tersedia.
"Saya lihat ada banyak lahan di Sumbawa untuk swasembada garam. Akan tetapi, nyatanya lahan luas di Sumbawa sudah dikuasai swasta semua," katanya.
Untuk itu, Susi meminta waktu untuk memprogramkan swasembada garam secara bertahap.
"Sementara ini kebutuhan garam nasional biar dipenuhi lewat impor
dahulu yang saya rekomendasikan melalui PT Garam," ujarnya.
