Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo melantik Laksamana Madya TNI Aan Kurnia sebagai Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), di Istana Negara, Jakarta, Rabu petang.
Dia menggantikan Laksamana Madya TNI (Pur) Achmad Taufiqoerrochman yang menjabat Kepala Bakamla sejak September 2018 dan pensiun.
Pelantikan Kepala Bakamla diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 17/TPA/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Bakamla.
Kemudian diikuti pembacaan sumpah jabatan yang dipandu oleh Presiden.
Selanjutnya acara pelantikan diakhiri dengan penandatanganan berita acara pelantikan.
Presiden menyatakan pemerintah berharap Bakamla ke depan dapat menjadi embrio, coast guard bagi perairan Indonesia.
"Sehingga nanti lembaga lain kembali ke institusinya masing-masing dan di laut itu yang diberikan kewenangan hanya Bakamla," ujar Presiden seusai acara pelantikan.
Presiden menekankan untuk menjadikan Bakamla sebagai Indonesia coast guard maka segala proses regulasi nantinya akan diharmonisasi.
Lebih jauh Kepala Negara juga berharap diangkatnya Aan Kurnia sebagai Kepala Bakamla dapat mengawal segala hal terkait keamanan perairan Indonesia.
"Saya berharap dengan diangkatnya Aan Kurnia, ke depan yang kita inginkan tadi juga bisa dikawal dan dipercepat sehingga betul-betul kita miliki sebuah coast guard yang namanya Bakamla, yang diberikan kewenangan di perairan kita," ujar Presiden.
Sementara itu Aan Kurnia menyatakan bersyukur atas pengangkatannya sebagai Kepala Bakamla. Dia juga berterima kasih kepada Presiden atas amanah yang diberikan kepadanya.
"Ada tiga hal yang akan segera saya laksanakan selaku Kepala Bakamla," kata Aan dijumpai seusai pelantikan dirinya.
Aan mengatakan pertama, kepentingan nasional Indonesia di laut dan situasi global maritim, khususnya di perairan Indonesia merupakan tantangan. Hal ini yang harus dijawab seluruh pihak, khususnya dirinya selaku Kepala Bakamla.
Kedua, sesuai dengan undang-undang yang ada Aan akan lebih menyinergikan seluruh stakeholder yang ada di laut, sebab saat ini terdapat 17 undang-undang yang tumpang tindih.
"Tadi Presiden Jokowi juga sudah menyampaikan omnibus law soal keamanan laut," kata Aan.
Ketiga, untuk menjawab masalah maritim, salah satunya yang terjadi di perairan Natuna, maka Aan akan meningkatkan SDM yang ada di Bakamla.
Dia menekankan sumber SDM Bakamla berasal dari instansi yang berbeda-beda.
"Masukkannya beda-beda, ada Angkatan Laut, Angkatan Darat, Kepolisian, Angkatan Udara, kejaksaan, PNS dan sebagainya. Saya akan buat standarisasi, sehingga begitu dia masuk Bakamla, pengetahuannya tentang misalnya hukum laut, hukum internasional, penegakan hukumnya harus sama semua," ujar Aan.
Terakhir Aan juga mengaku akan meningkatkan peralatan Bakamla. Dia mengakui saat ini alutsista Bakamla masih kurang namun dirinya menegaskan enggan mengangkat tangan atas kondisi tersebut.
"Kalau ditanya alutsista kurang, ya kurang. Tapi saya tidak langsung angkat tangan. Ini tantangan bagi saya, bagaimana dengan kekurangan ini saya bisa menyinergikan dan kita hadir di daerah yang kita perlu hadir," jelas Aan.
Turut hadir dalam acara pelantikan Kepala Bakamla di Istana Negara, Rabu petang Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, Menko Polhukam Mahfud MD, jajaran Dewan Pertimbangan Presiden dan sejumlah pejabat negara lainnya.
