Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengapresiasi keputusan pemerintah yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020 kepada presiden, wakil presiden, menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju, anggota DPR RI, anggota MPR RI, anggota DPD RI dan kepala daerah serta pejabat negara lainnya.
Basarah menilai keputusan tersebut sudah tepat karena dilandasi nilai-nilai Pancasila terutama sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baca juga: Ketua MPR minta kepala daerah-kades bangun sinergi tangkal COVID-19
Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan itu, dalam menghadapi pandemi COVID-19, seluruh pemangku kepentingan harus terus bergotong-royong, bahu-membahu untuk kepentingan rakyat.
Hal itu, menurut dia, terutama saat ini beberapa daerah di Tanah Air telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah pasti berdampak serius bagi kehidupan rakyat.
"Dampak sosial dan ekonomi tentu saja tidak bisa terelakkan, dalam situasi seperti ini, rasa kemanusiaan kita tidak boleh luntur. Semangat membantu dan berbagi harus terus hidup. Rakyat harus dipandu agar tidak panik," ujarnya.
Baca juga: MPR ajak masyarakat beri sumbangan gotong royong lawan COVID-19
Selain itu, Basarah juga menyampaikan tindakan-tindakan nyata yang telah dilakukan MPR RI selain memberikan bantuan berupa masker dan sembako kepada para pengendara ojek daring, pimpinan MPR RI juga telah meluncurkan program "MPR RI Peduli".
Menurut dia, salah satu tindakan nyata mereka adalah bahwa pimpinan MPR RI sepakat mendonasikan gaji mereka dalam menghadapi pandemi Covid-19.
"Semua ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional, tanggung jawab kemanusiaan sekaligus solidaritas dan gotong royong kemanusiaan dalam menghadapi pandemi global ini," katanya.
Baca juga: Bamsoet luncurkan program "MPR Peduli-Lawan COVID-19"
Basarah juga mengingatkan kepada semua masyarakat Indonesia untuk mematuhi protokol kesehatan dan disiplin nasional yang sudah dicanangkan dan diterapkan pemerintah.
Dia menilai, kepatuhan dan kedisiplinan menjadi kunci utama memutus mata rantai penularan COVID-19.
"Hal paling penting adalah disiplin nasional. Disiplin dalam cuci tangan dengan sabun, disiplin menggunakan masker, disiplin tidak mudik lebaran, disiplin menjaga jarak dan senantiasa menyalakan jiwa kemanusiaan serta memperkuat spiritualitas," katanya.
