Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo merencanakan perluasan pembangunan lahan pangan terintegrasi (food estate) hingga ke Papua, Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Selatan.
“Ini yang ingin kita prioritaskan terlebih dahulu, meskipun juga ada rencana akan kita lanjutkan setelah ini, sudah mulai pengerjaan di lapangan untuk di provinsi yang lain, yaitu di Papua maupun di NTT dan di Sumatera Selatan. Tetapi ini apa akan kita diskusikan setelah yang dua ini betul-betul sudah bisa berjalan,” kata Presiden dalam ratas Lanjutan Pembahasan Food Estate.
Food Estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan di suatu kawasan. Food estate juga dapat menjadi lahan produksi pangan nasional, cadangan pangan, penyimpanan dan distribusi pangan.
Presiden mengatakan untuk pembangunan lahan food estate sudah berjalan di Kalteng dan Sumut. Namun memang terdapat beberapa kendala, yang salah satunya terkait dengan kepemilikan lahan di wilayah yang akan dijadikan food estate.
“Ini menimbulkan sedikit masalah. Tetapi saya yakin, dan saya minta menteri ATR/BPN bisa segera menuntaskan ini karena ini menyangkut sebuah area yang sangat luas,” ujar dia.
Presiden menekankan pentingnya pembangunan food estate untuk mengantisipasi potensi krisis pangan akibat pandemi COVID-19. Hal tersebut juga sudah beberapa kali diungkapkan Badan PBB untuk Makanan dan Pertanian (Food and Agricultural Organization/FAO).
Selain itu, pemerintah mengembangkan food estate untuk meningkatkan produksi pangan, agar dapat mengurangi impor komoditas pangan.
“Hal ini juga untuk mengantisipasi perubahan iklim serta juga tidak kalah pentingnya dalam mengurangi ketergantungan kita pada impor pangan. Ini penting,” ujar Presiden.
Baca juga: Presiden: Pelaksanaan "food estate" menunjukkan kemajuan
Baca juga: Presiden minta model bisnis "food estate" Kalteng-Sumut segera disusun
Baca juga: Kunci keberhasilan "food" estate" jika berkelanjutan
