Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA La Nyalla Mahmud Mattalitti mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta kepala daerah berhati-hati dalam membuat kebijakan untuk pemulihan ekonomi.
"Saya mendukung langkah Presiden di tengah pandemi ini, agar ekonomi dapat terus berjalan dengan positif," kata La Nyalla.
Tetapi, kata dia lagi, dalam kunjungan kerjanya ke sejumlah daerah, masih banyak contoh kasus hambatan ekonomi di daerah, dan hal itu harus menjadi perhatian serius eksekutif.
La Nyalla menyebut masih ada hambatan ekonomi di daerah terkait monopoli, kartel, dan kebijakan unfair (tidak adil) kepala daerah terhadap pengusaha tertentu di daerah,yang diduga berkaitan dengan praktik “balas jasa” saat pilkada kepada pemodal kepala daerah terpilih.
“Ini kan ujungnya menghambat ekonomi, karena adanya praktik unfair yang dilakukan kepala daerah, yang begini-begini, Presiden harus tahu,” ujarnya pula.
Padahal, lanjut mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu, Pemerintah harus mendorong aktivitas perekonomian di daerah untuk menopang kinerja ekonomi nasional.
Sebab, kata dia, terhambatnya aktivitas ekonomi di daerah, sama dengan semakin terpuruknya aktivitas ekonomi nasional, dan konsekuensinya, terjadi kontraksi ekonomi lebih dalam lagi.
Sebaliknya, alumnus Universitas Brawijaya Malang itu berharap aktivitas ekonomi terus digenjot untuk menekan laju inflasi.
“Semua harus berjalan. Selain penanganan COVID-19 di wilayah masing-masing, perekonomian di daerah juga harus terus didorong bahkan ditingkatkan untuk menekan laju inflasi," kata La Nyalla.
Ia meminta kepada semua daerah mulai meningkatkan produktivitas ekonominya di berbagai sektor unggulan untuk membuat ketahanan dan kekuatan baru.
"Jadi pascapandemi kita siap menghadapi kenormalan seperti biasa," kata dia.
Presiden Joko Widodo menggelar rapat koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Banten, Gubernur Sumatera Utara, dan Gubernur Kalimantan Timur di Istana Negara Jakarta, Selasa (9/2).
Selain penanganan COVID-19, pesan penting Presiden Jokowi, agar kiranya tidak mengeluarkan kebijakan yang dapat melemahkan kegiatan perekonomian di daerah, terutama kebijakan yang menghambat pelaku usaha untuk terus menggerakkan roda perekonomian di daerah melalui aktivitasnya.
Baca juga: Ketua DPD dorong produksi gula aren dan perbaikan tata niaga
Baca juga: Ketua DPD RI: Pers harus menjadi akselerator perubahan
