GAPKI membentuk Satgas Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat

Jakarta (ANTARA) - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) membentuk Satgas Percepatan PSR, untuk mendukung program pemerintah mempercepat realisasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR),

"Satgas ini bertugas membantu dan mendukung persiapan, pelaksanaan, hingga pemantauan PSR pada perkebunan sawit rakyat yang menjadi mitra (plasma) perusahaan-perusahaan sawit anggota GAPKI," kata Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA, di Jakarta, Selasa.

Pembentukan Satgas Percepatan PSR oleh GAPKI ini menyusul penandatanganan MoU (Nota Kesepahaman) PSR tahun 2021 oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, dan BPDP-KS.

Penandatangan MoU ini dilaksanakan sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat Program PSR dalam mengembangkan potensi petani kelapa sawit Indonesia. Kegiatan ini melibatkan 18 koperasi juga kelompok tani dan 7 perusahaan anggota GAPKI. MoU  menghimpun setidaknya 18.214 hektare perkebunan kelapa sawit yang akan diremajakan atau 10 persen dari target tahunan.



“Industri kelapa sawit Indonesia tidak hanya memiliki peran penting untuk perekonomian Indonesia, namun minyak sawit Indonesia juga menjadi penyokong dalam ketahanan pangan dunia. Setidaknya 33 persen minyak nabati dunia berasal dari Indonesia,” kata Deputi II Kemenko Perekonomian Musdhalifah M.

Subsektor perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi positif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun masih memiliki banyak tantangan dalam pengembangannya. Salah satunya adalah produktivitas yang masih sebesar 3,6 ton CPO/hektare per tahun padahal potensi produktivitas mampu mencapai 6-8 ton CPO/hektare per tahun.

“Rendahnya produktivitas perkebunan kelapa sawit Indonesia dikarenakan oleh banyak faktor diantaranya minimnya penggunaan bibit unggul, kurangnya pengetahuan mengenai Good Agricultural Practices (GAP), lemahnya kelembagaan, serta keterbatasan akses modal,” ujar Musdhalifah.

Berdasarkan Kepmentan Nomor 833 tahun 2019, luas lahan tutupan kelapa sawit nasional mencapai 16,38 juta hektare. Luas tutupan kelapa sawit didominasi oleh perkebunan rakyat sebesar 41 persen. Karenanya, Musdhalifah meyakini peran perkebunan rakyat dalam industri sawit nasional tidak bisa lagi dipandang sebelah mata.



“Perkebunan rakyat harus diperkuat, salah satunya melalui program Peremjaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting sebagai upaya peningkatan produktivitas, penguatan sumber daya manusia serta meningkatkan kesejahteraan petani. Keberhasilan PSR membutuhkan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak,” tegasnya.

Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono mendukung kolaborasi untuk akselerasi PSR tersebut. Menurutnya, sinergi berbagai pihak merupakan kunci utama untuk mewujudkan kesuksesan pencapaian target PSR yang telah ditentukan oleh Presiden yaitu 180.000 hektare/tahun.

“Kerja sama ini diyakini sebagai program strategis nasional. Tidak saja untuk meningkatkan produktivitas petani, namun juga meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit Indonesia,” tuturnya.



Ia melanjutkan pola kemitraan PSR mulai terjalin sejak tahun 2016. Joko Supriyono mengungkapkan GAPKI sepenuhnya mendukung program pemerintah, tidak hanya melalui kerja sama namun juga terus berkontribusi dan mencari model pola kemitraan terbaik.

Saat ini, GAPKI sedang mengembangkan pilot pola kemitraan di Sumatera Utara agar mencari pola paling efektif untuk membangun sinergi perusahaan dan petani melalui kerjasama kemitraan dalam memfasilitasi petani-petani untuk mewujudkan percepatan PSR.

Selanjutnya, GAPKI dengan dukungan Kemenko bidang perekonomian juga membentuk Forum PSR yang akan memonitor, mengevaluasi, serta memperbaiki proses di lapangan agae lebih efektif.