Wapres Ma'ruf imbau lulusan IPDN antisipatif terhadap paham radikal

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengimbau lulusan Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) untuk bersikap antisipatif terhadap radikalisme dan terorisme di lingkungan masyarakat.

"Saudara-saudara adalah perekat persatuan dan kesatuan NKRI sehingga harus antisipatif terhadap paham-paham radikalisme, terorisme, narkoba, dan isu-isu yang berpotensi memecah-belah masyarakat, seperti hoaks serta kejahatan siber lainnya," kata Wapres saat melantik Pamong Praja Muda IPDN Tahun 2021 di Istana Wakil Presiden Jakarta, Selasa.

Sebagai Pamong Praja Muda, lanjut Wapres, seluruh lulusan IPDN harus mewujudkan netralitas sebagai aparatur sipil negara (ASN) di institusi pemerintahan, baik pusat maupun daerah.



"Anda dituntut mampu mewujudkan netralitas ASN dan mampu melayani, mengayomi, melindungi seluruh masyarakat tanpa terkecuali, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik," jelasnya.

Wapres meminta Pamong Praja Muda untuk mampu berpikir jernih, komprehensif, visioner, dan mengabdi dengan tulus ikhlas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Pamong Praja Muda dituntut untuk mampu bekerja cepat, bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja tuntas," tegasnya.

Wapres melantik sebanyak 1.529 lulusan IPDN, yang terdiri atas 148 lulusan Program Sarjana Ilmu Pemerintahan dan 1.381 lulusan Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan.



Pelantikan lulusan IPDN Tahun 2021 dilakukan secara virtual yang dihadiri enam orang lulusan sebagai perwakilan agama dan lulusan terbaik di Istana Wapres Jakarta, Selasa.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang hadir di Istana Wapres Jakarta, Selasa, mengatakan lulusan IPDN Tahun 2021 berasal dari kabupaten dan kota di 34 provinsi. Mereka telah menjalani upacara wisuda pada Sabtu (31/7) di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat.

"Calon Pamong Praja Muda ini setelah dilantik oleh Bapak Wakil Presiden pada hari ini, akan memulai penugasan pengabdian kepada bangsa dan Pemerintah Republik Indonesia melalui pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia," ujar Tito.