Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa permainan mafia tanah menjadikan vonis pengadilan terkait sengketa tanah sulit untuk tereksekusi.
Praktik-praktik mafia tanah telah meluas dan melibatkan berbagai pihak. Oknum lembaga peradilan, seperti hakim dan panitera, termasuk ke dalam pihak yang terlibat dan merupakan bagian dari mafia peradilan.
"Kenyataan ini tentu sangat logis, mengacu pada definisi mafia tanah," ucap dia.
Adapun definisi mafia tanah yang menjadi acuan Mahfud adalah mafia tanah sebagai kolaborasi antara oknum pejabat yang memiliki kewenangan dengan pihak lain yang memiliki itikad jahat, seperti merugikan negara dan masyarakat dengan tujuan untuk memiliki maupun menguasai tanah. "Umumnya dilakukan dengan cara-cara yang koruptif," ujarnya.
Baca juga: KY sebut harus ada sinergi mitra penegak hukum terkait mafia tanah
Baca juga: ATR/BPN-Kepolisian kerja sama perangi mafia tanah
Sering kali, pemerintah dan aparat penegak hukum menemukan pola mafia tanah yang berawal dari segelintir masyarakat yang memprovokasi pihak lain untuk menggarap atau mengokupasi tanah-tanah kosong.
Permasalahan tersebut tidak hanya melibatkan perebutan tanah milik negara, tetapi juga pada tanah yang merupakan hak milik korporasi atau warga negara.
Untuk menggarap tanah kosong, oknum terkait dapat melakukannya dengan cara mengubah atau menggeser patok tanda batas tanah. Perbuatan tersebut, kata dia, menimbulkan sengketa dan konflik.
Menurut dia, sengketa tanah yang melibatkan tanah negara tidak menjadi permasalahan serius bagi pemerintah. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kemampuan pemerintah dalam menegakkan hukum dan segala sumber daya yang pemerintah miliki, termasuk aparat keamanan.
Berbeda dengan permasalahan yang melibatkan masyarakat biasa. Proses penyelesaian sengketa cenderung lebih sulit, apalagi jika terdapat kesenjangan status sosial.
Baca juga: Polri pastikan kasus mafia tanah jadi atensi
Baca juga: Presiden Jokowi tegaskan komitmen untuk berantas mafia tanah
"Kalau proses eksekusi vonis tidak bisa, siapa yang harus menangani kasus ini? Tidak selesai-selesai dan rakyat (yang merupakan, red.) pemiliknya menjadi korban," tutur Mahfud.
Oleh karena itu, Mahfud berharap aparat penegak hukum memiliki komitmen penuh terkait sengketa di bidang pertanahan untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan praktik mafia tanah di Indonesia.
