Palembang (ANTARA) - Dua kakak beradik membuat inovasi penggunaan sistem barcode pada surat suara untuk mencegah kecurangan pada pemilihan kepala desa (pilkades) di kampungnya, Desa Sungai Lumpur, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.
“Kami membuat sistem ini kurang lebih satu bulan,” kata Givo, yang dihubungi dari Palembang, Rabu.
Kabupaten Ogan Komering Ilir menggelar Pilkades Serentak di 156 desa, Selasa (12/10, salah satunya di Desa Sungai Lumpur.
Givo menceritakan dirinya dan Kasogi diminta membantu pemerintahan di desanya untuk membuat inovasi pada pilkades tersebut lantaran sempat terjadi kekacauan pada tahun sebelumnya.
Ia menjelaskan database yang dibuat terdiri dari data NIK, usia, nomor pemilihan dan foto pemilih.
Data-data itu kami kumpulkan satu per satu lalu diolah ke dalam pusat data. Outputnya adalah surat undangan yang berkode (barcode), ketika di-scan akan muncul data di layar, kata Givo.
Kesulitan yang dihadapi keduanya yakni saat pengumpulan data, karena harus mendatangi satu per satu pemilih yang berjumlah 1.761 pemilih untuk difoto. Ini untuk kebutuhan membuat barcode di surat undangan, sehingga secara otomatis akan tampil foto calon pemilih.
Jadi panitia tidak kesulitan mengenali pemilih. Surat undangan juga tidak bisa dipalsukan atau dibawa orang lain, kata Givo.
Selain itu, keunggulan lain sistem ini, saat penghitungan suara panitia bisa lebih cepat dalam menghitung suara karena tinggal memasukkan data ke masing-masing kartu suara yang ada di sistem.
“Cara ini akan meminimalisasi kecurangan, yang jelas kami senang bisa berkiprah di pilkades ini,” kata Givo.
Ketua Panitia Pilkades Sungai Lumpur Anwar mengatakan, sistem ini sudah digunakan pada ilkades, Rabu (12/10), yang terbukti tidak terjadinya pemilih ganda.
Ia mengatakan pihaknya meminta bantuan kepada dua kakak beradik ini karena pilkades di desanya bermasalah, lantaran adanya mata pilih ganda, surat undangan yang dipalsukan dan pemilih siluman (joki).
Hal itu dapat terjadi karena Desa Sungai Lumpur merupakan desa yang berada di kawasan pesisir dengan penduduknya tersebar di beberapa lokasi, sehingga panitia pilkades kesulitan untuk mengenali satu per satu calon pemilih.
Untuk itu, panitia desa sepakat membuat database pemilih serta sistem penyaringan (screening) undangan pilkades.
“Kami berdayakan anak muda desa yang belajar di kota. Kami minta mereka pulang dulu membantu pelaksanaan pilkades tahun ini,” kata Anwar.
Kepala Dinas Perdagangan OKI yang bertugas memantau pelaksanaan pilkades di desa setempat mengatakan sistem ini bisa menjadi model untuk pelaksanaan pilkades di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah yang rawan terjadi manipulasi data pemilih.
Bahkan, KPU perlu mempelajari apa sudah dibuat dan dilaksanakan di Pilkades Sungai Lumpur ini, guna meminimalisir kecurangan dan juga meminimalisasi waktu kerja, kata dia.
Baca juga: Perlu ada lembaga penyelesaian sengketa Pilkades
Baca juga: Dirjen Bina Pemdes apresiasi gerai vaksin di Pilkades Tangerang
