Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G.Plate menyebutkan Pemerintah Indonesia mendorong negara- negara di Asia Pasifik untuk menguatkan kerjasama dan memajukan pemberdayaan UMKM serta mengatasi dampak perubahan iklim secara berkelanjutan.
"Dalam forum pembahasan soal inklusivitas dan keberlanjutan, Presiden menyuarakan agar negara-negara Asia Pasifik memperkuat kerjasama dalam 2 hal penting. Pertama dalam pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM yang inklusif. Kedua, penanganan dampak perubahan iklim secara berkelanjutan,” kata Johnny dalam keterangan persnya, Minggu.
Kedua hal itu dinilai layak menjadi prioritas karena keduanya membutuhkan kolaborasi yang kuat sehingga dapat berdampak besar bagi perkembangan sosial dan pembangunan di Asia Pasifik.
Baca juga: UMKM didorong manfaatkan aplikasi digital dalam pencatatan keuangan
Di Indonesia saja, UMKM terbukti sangat berkontribusi dalam mendorong pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
Kegiatan UMKM tidak hanya menjadi jaring pengaman bagi masyarakat penghasilan rendah, tetapi juga menyerap tenaga kerja yang sangat besar.
Hal itu terlihat dari data bahwa 64 persen pelaku UMKM di Indonesia adalah perempuan.
Data itu membuktikan bahwa pemberdayaan UMKM di Indonesia sangat inklusif karena juga Indonesia telah menjadi bagian pemberdayaan perempuan di tanah air.
“Kita ketahui, di Indonesia UMKM juga merupakan tulang punggung perekonomian negara. Oleh karena itu, pemerintah sangat memberikan dukungan, baik dalam wujud program, kebijakan, maupun bantuan permodalan serta pendampingan, agar UMKM memiliki daya ungkit dan segera pulih dari tekanan pandemi,” kata Johnny.
Untuk itu Presiden menegaskan peningkatan inklusi keuangan merupakan prioritas.
Hal itu diwujudkan Indonesia salah satunya melalui pemberian pinjaman lunak dan bantuan lebih dari 4 miliar dolar AS bagi 17,8 juta UMKM dan usaha kecil perorangan yang terdampak pandemi pada 2021.
Indonesia juga terus bekerja keras mendukung transformasi digital UMKM selama pandemi.
Kini, 8,4 juta UMKM di Indonesia tercatat telah memasuki ekosistem digital, termasuk 54 persen di antaranya merupakan UMKM milik perempuan.
Sementara di Asia Pasifik pada 2019, UMKM berkontribusi terhadap 52 persen PDB dan berhasil menyerap 50 persen tenaga kerja.
Berkaca dari hal itu peningkatan pemberdayaan UMKM penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi inklusif.
Digitalisasi UMKM di kawasan Asia Pasifik juga dibutuhkan dan memerlukan percepatan yang didukung dengan pembangunan infrastruktur digital, perluasan konektivitas digital secara inklusif, dan peningkatan literasi digital pelaku UMKM.
Dari segi lingkungan, penanganan perubahan iklim juga perlu menjadi prioritas lainnya sehingga kegiatan sosial dan ekonomi di Asia Pasifik bisa berjalan dengan lebih optimal.
“Presiden menekankan, penanganan dampak perubahan iklim harus dilakukan secara berimbang dengan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, untuk memenuhi target pembangunan berkelanjutan,” ujar Johnny.
Konservasi hutan dan kekayaan laut, serta transformasi menuju energi baru dan terbarukan harus mensejahterakan masyarakat bawah.
Transisi menuju ekonomi rendah karbon harus dilakukan secara adil dan kolaboratif.
Dukungan pendanaan dan alih teknologi ramah lingkungan juga sangat diperlukan untuk mendukung berbagai aksi mitigasi perubahan iklim di negara sedang berkembang.
Indonesia menempatkan investasi industri berkelanjutan dan hijau sebagai salah satu prioritas teratas.
Proyek prioritas Indonesia, antara lain mencakup pembangunan kawasan industri hijau, pembangunan rantai pasok industri baterai sampai mobil listrik, serta perdagangan karbon yang sangat besar potensinya.
Dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan Indonesia maka Presiden mengundang para investor dan pelaku usaha dari kawasan APEC untuk meningkatkan sinergi dan memanfaatkan peluang besar yang ada di Indonesia.
“Indonesia memiliki potensi yang sangat besar baik dari sumber daya alam maupun manusia. Dengan pemanfaatan yang strategis dan bijaksana, diharapkan hal ini dapat memberikan manfaat optimal bagi bangsa kita maupun warga dunia, dengan tetap mengedepankan faktor ramah lingkungan dan berkelanjutan,” tutupnya.
Baca juga: COP26 gagal sepakati pendanaan baru untuk kerusakan akibat iklim
Baca juga: Pengenalan EV kepada UMKM bantu masyarakatkan energi bersih
Baca juga: Penerima beasiswa LPDP UI 8.0 gelar Kompetisi Inovasi Usaha 2021
