Muara Bulian, Batanghari (ANTARA) - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Batanghari meminta Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten Batanghari membantu memfasilitasi agar Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) mematuhi harga Tandan Buah Segar (TBS) yang ditetapkan setiap periodenya.
"Iya, kita minta langsung kehadiran pemerintah untuk membantu petani, karena saat ini petani seperti menjadi mainan saja oleh PKS terkait harga TBS bagi petani," kata Ketua Apkasindo Batanghari, Mashuri, Jum'at (18/06).
Ia menyebutkan saat masih belum sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pihak Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
Harga TBS yang ada di Kabupaten Batanghari saat ini selisihnya dengan harga yang ditetapkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
"Seperti harga yang ada di loading sawit saat ini, hanya Rp. 1.600,-. Harga ini sangat jauh dari hasil rapat penetapan tersebut," ujarnya.
Harga tersebut untuk para petani yang bermitra dengan PKS-PKS yang sudah menjalin kerja sama dengan para petani. Di samping itu Apkasindo sudah menyampaikan hal tersebut kepada DPRD.
"Kami sudah memberitahukan ke DPRD, tetapi PKS banyak beralasan bahwa tangki mereka penuh, aturan ekspor lah dan alasan lain-lain yang tidak masuk akal," tuturnya.
Bahkan para pelaku usaha PKS mengeluh akibat harga TBS yang tidak sesuai dengan harga di Disbun. Dan ada sebagian pihak PKS menjawab untuk menyuruh pelaku usaha tersebut menjual ke dinas perkebunan.
"Tentunya jawaban seperti ini tidak layak lagi. Untuk itu kita minta segera pemerintah provinsi dan kabupaten untuk segera membantu menyelesaikan masalah ini," katanya menambahkan
Apkasindo Batanghari minta Pemda bantu tegakan kepatuhan PKS terhadap harga TBS
Jumat, 17 Juni 2022 20:40 WIB