Pemkot Jambi optimalkan kerja sama suplai bahan pangan dengan Kerinci

Jambi (ANTARA) - Pemerintah Kota Jambi menjajaki kerja sama dengan Sungai Penuh dan Kerinci guna memenuhi kebutuhan bahan pangan di daerah tersebut.

Wakil Wali Kota Jambi, Maulana di Jambi, Selasa mengatakan, saat ini Pemkot Jambi akan menjalin kerja sama dengan Sungai Penuh dan Kerinci untuk memenuhi kebutuhan cabai yang merupakan komoditas penyumbang inflasi tertinggi.

"Bagian kerja sama sedang penjajakan ke Sungai Penuh dan Kerinci karena di dua daerah tersebut surplus cabai, sehingga kita berharap bisa memenuhi kebutuhan cabai kita," katanya

Maulana mengatakan saat ini kebutuhan cabai di Kota Jambi sebanyak 16 ton per hari, sedangkan ketersediaan cabai hanya mencapai 13 ton per hari.

"Artinya, ada selisih 3 ton," terangnya.

Saat ini, kata Maulana, kebutuhan cabai di Kota Jambi berasal dari Pulau Jawa.

"Kalau dari Jawa rantai distribusinya panjang, cabai tidak tahan lama, kalau ada gangguan transportasi bisa mengganggu ketersediaan stok," ujarnya.

Selain itu, Maulana memastikan seluruh stakeholder dapat memastikan kestabilan harga komoditas.

"Kerja sama dengan TNI dan Polri mengecek di lapangan adakah pelaku usaha yang relatif nakal menahan barang," jelasnya.

Terkait operasi pasar, dia menegaskan hal itu masuk dalam kewenangan Bulog.

"Kita lihat nanti suplai dan demand-nya, kalau perlu kita lakukan operasi pasar, ya kita laksanakan," katanya.

Selanjutnya, dia memerintahkan Dinas Sosial untuk melakukan validasi data penerima bantuan sosial di Kota Jambi. Sesuai dengan instruksi Mendagri, pemerintah pusat akan menggelontorkan dana alokasi umum (DAU) sebesar dua persen dari total DAU yang ditransfer ke daerah untuk dapat digunakan mengurangi dampak inflasi.

"Kalau berkaca pandemi COVID-19 dulu, ada sebanyak 30 ribu penerima bansos. Ini tinggal divalidasi saja. Berapa nanti kekuatan anggaran kita, kita sesuaikan," kata dia.

Maulana menyebutkan besaran DAU setiap bulan yang ditransfer pemerintah pusat ke Kota Jambi adalah sebesar Rp55 miliar.

"Jadi, kalau misalnya dipotong dua persen maka kisaran Rp1 miliar setiap bulan. Ini bisa kita manfaatkan untuk jaring pengaman sosial (JPS) untuk masyarakat yang terdampak inflasi," katanya.

Selanjutnya, dia memerintahkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk terus membagikan bantuan bibit seperti cabai, sayur-sayuran dan lainnya serta bantuan modal pertanian harus lebih cepat.