Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan program bahan bakar nabati jenis biodiesel dengan persentase sebesar 35 persen (B35) telah lolos uji.
Adapun penerapan B35 yang merupakan campuran 35 persen bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit ke dalam bahan bakar minyak (BBM) solar mulai berlaku pada 1 Februari 2023.
"Kami lakukan semuanya karena memang ini perintah dari rapat bulan Juli 2022 kami harus melakukan pengujian untuk B35. Di saat yang sama, kebetulan saya sampaikan kebetulan karena memang kami itu menargetkannya kan di B40 dulu di awalnya," ungkap Dadan.
Ia mengungkapkan Kementerian ESDM telah menguji B35 dan B40, namun dalam aspek yang berbeda.
"Jadi, persiapan pengujian B40 sudah berjalan dan memang pada saat itu pun sudah berjalan pengujiannya sehingga kami melakukan dua-duanya untuk B40 dan B35 dalam bentuk aspek uji yang berbeda," ujar Dadan.
Untuk B35, lanjut dia, pengujian dilakukan di laboratorium dan hasilnya bisa dipresentasikan di lapangan.
"Jadi, kalau untuk B35 memang kami lakukan di laboratorium dengan metode pengujian yang memang sudah diakui bahwa ini bisa mempresentasikan juga hasil pengujian di lapangan," tuturnya.
Kemudian untuk uji B40, pihaknya melakukan satu set pengujian lengkap seperti dari sisi bahan bakarnya.
"Seperti apa sih bahan bakarnya itu yang nanti kalau B40 itu diimplementasikan campurannya akan seperti apa karena masih banyak kombinasi. Apakah kami akan mencampur biodiesel yang sekarang B30 ditambah nanti dengan 'spek' yang baru atau seperti apa itu kami lakukan pengujian internal dulu," kata Dadan.
Sebelumnya, Kementerian ESDM memproyeksikan program B35 akan ada peningkatan kebutuhan B100 sebanyak 1,9 juta kiloliter (KL) atau setara dengan pengurangan solar sebesar volume yang sama.
Pada 2023, alokasi biodiesel sebanyak 13,14 juta kiloliter atau meningkat sekitar 19 persen dibandingkan alokasi tahun lalu yang hanya sebesar 11,02 juta kiloliter.
Kementerian ESDM juga optimis implementasi B35 mampu memberikan dampak positif terhadap ekonomi domestik.