Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berupaya keras menjaga iklim investasi yang kondusif dengan tiga cara yakni memelihara stabilitas ekonomi dan politik, mengembangkan sistem logistik dan penyederhanaan regulasi.
Moeldoko menjelaskan bahwa sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi-politik dan keterbukaan. Menurut dia, jika kebijakan pemerintah menghasilkan kondisi yang terlalu stabil, maka akan membuat Indonesia tidak berkembang dan tertutup dari perubahan.
Sebaliknya, ucap Moeldoko, jika sebuah negara terlalu terbuka dapat mengganggu ideologinya dan juga stabilitas.
“Akibatnya keamanan negara menjadi terganggu. Kondisi ini bisa kita lihat di beberapa negara di Timur Tengah,” kata dia.
Di langkah kedua, kata Moeldoko, pemerintah terus mengembangkan sistem logistik yang efektif dan efisien dengan membangun berbagai infrastruktur dan melancarkan mobilitas barang serta manusia.
Infrastruktur yang telah dibangun itu, kata dia, seperti pembangunan jaringan transportasi yang terintegrasi dengan kehadiran bandara, dan pelabuhan modern.
Sedangkan dalam hal regulasi, kata Moeldoko, Pemerintah Indonesia telah melakukan penyederhanaan regulasi dengan pendekatan omnibus law, dengan harmonisasi 72 undang-undang.
“Agar bisa memberikan kepastian, kemudahan, dan pelayanan publik yang maksimal,” kata dia.
Moeldoko menekankan bahwa Indonesia memiliki visi besar yakni menjadi negara maju pada 2045 dengan pendapatan per kapita mencapai 23 ribu dolar AS.
Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintahan Presiden Jokowi telah menetapkan lima langkah strategis yakni, pembangunan Sumber Daya Manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur, memperbaiki regulasi, mereformasi birokrasi, dan mentransformasi ekonomi.
“Soal transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau, Indonesia sudah on the track. Ini hasil penilaian Bank Dunia,” kata Moeldoko.
